Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dalam perayaan satu dekade Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan mengadakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru.” pada Rabu (25/9/2024).
Acara ini juga menyampaikan terkait pencapaian BPJS Kesehatan selama 10 tahun terakhir serta tantangan yang akan dihadapi dalam pemerintahan baru.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa sejak 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67% penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, mengungguli negara-negara lain seperti Korea Selatan yang membutuhkan 12 tahun untuk mencapai UHC.
“Peningkatan partisipasi ini diiringi dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Pada tahun 2023, terdapat 606,7 juta pemanfaatan layanan per tahun, atau sekitar 1,7 juta per hari,” jelas Ghufron.
Selain itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan lebih dari 23 ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 3 ribu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Mereka juga berupaya memperluas layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Inovasi Teknologi untuk Layanan yang Lebih Baik
Kemajuan teknologi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan JKN. Aplikasi Mobile JKN mempermudah peserta dalam mengambil antrean online, mengubah data, dan mencari informasi. Hal ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan agar lebih mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta.
“Keberhasilan JKN telah menarik perhatian negara-negara lain seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia, yang ingin mempelajari sistem ini. Bahkan, organisasi internasional seperti World Bank dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model penyelenggaraan jaminan kesehatan,” tambah Ghufron.
Tantangan Penyakit Katastropik dan Pemerintahan Baru
Meski meraih berbagai pencapaian, BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menghadapi meningkatnya kasus penyakit berbiaya tinggi seperti hipertensi, diabetes, dan kanker. Pada 2023, biaya untuk menangani penyakit ini mencapai Rp34,7 triliun.
Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi skrining kesehatan dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang memberikan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi.
Menghadapi pemerintahan baru, Ghufron menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan JKN. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan cadangan dana melalui pengelolaan aset yang lebih optimal dan kerja sama erat dengan pemerintah.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menekankan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas pemerintah. “Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Pemerintahan baru berkomitmen untuk terus mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN,” ujarnya.
Kolaborasi dan Dukungan Stakeholder
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, juga menyoroti pentingnya kontribusi berbagai pihak dalam ekosistem JKN. Ia mengingatkan bahwa dengan semakin besarnya jumlah peserta, kualitas layanan di fasilitas kesehatan harus tetap terjaga.
Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menambahkan bahwa kolaborasi dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan iuran dan keaktifan peserta.
BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan Program JKN, demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru. (*)
