“Ada uang rakyat di semua ruas jalan di Indonesia. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas warga yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasir menilai kebijakan razia plat Aceh yang dikeluarkan Bobby berpotensi memecah belah masyarakat.
Oleh Karena itu, Komisi III DPR RI meminta polisi untuk menindak tegas, bahkan menangkap pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
“Komisi III DPR RI minta polisi tangkap Bobby karena telah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Gubernur itu harus melihat semua masalah secara jernih dan komprehensif, bukan parsial.”
“Kalau ada yang salah dari pengangkutan itu maka ada pihak yang berwenang yang menindak, bukan menerbitkan kebijakan yang justru membenturkan warga antardaerah,” pungkas Nasir.
Klarifikasi
Usai membuat kontroversi dan menimbulkan polemik. Asisten Umum Pemprovsu Muhammad Suib membuat video klarifikasi yang ditayangkan di berbagai akun media sosial Medan.
Suib menyatakan bahwa terjadi kesalahpahaman dan multitafsir yang membuat maksud penghentian truk plat BL itu tidak sesuai fakta.
Suib menyatakan bahwa maksud dari penghentian truk plat BL itu adalah jika kendaraan operasional perusahaan itu berdomisili di Sumut, maka wajib menggunakan plat BK.
Suib menilai tidak ada larangan kendaraan atau pembatasan kendaraan plat BL masuk ke wilayah Sumut. (*)
