Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh Safrina Salim melakukan kunjungan khusus dengan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Iskandar Muda Iin Novi Helmy Prasetya, di Griya Sanggamara, Neusu, Banda Aceh, Kamis (18/1/2024).
Turut hadir Wakil Ketua dan para pengurus Persit KCK Daerah IM, Pabandya Bakti TNI Sterdam IM, Letnan Kolonel Inf Galih Candra Buana, dan pejabat lainnya.
Sementara dari Perwakilan BKKBN Aceh, hadir Koordinator Program Manajer Satgas PPS Aceh Iskandar Mirza, Ketua Pokja Akses, Kualitas Layanan KB, dan Kesehatan Reproduksi Faridah.
Kemudian, Ketua Pokja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting Dina Astita, Ketua Pokja Pengendalian Penduduk Zuklifli, Ketua Pokja Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan Irma Dimyati dan Ketua Pokja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi, KIE, dan Kehumasan Fahmi.
Tujuan pertemuan dengan organisasi para istri TNI tersebut guna memperkuat sinergisitas program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting di Aceh.
Kaper Safrina pada pertemuan pertamanya dengan Ketua dan Wakil Persit, mengatakan, program pusat pada 2024, stunting masih menjadi menu utama program BKKBN, selain Program Bangga Kencana.
Saat ini, kata Safrina, kondisi stunting di Aceh hasil SSGI tahun 2022, Aceh berada diurutan kelima tertinggi kasus stunting dengan prevalensi stunting sebesar 31,2 persen. Turun dua digit dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 33,2 persen.
“Hasil SKI tahun 2023 belum keluar. Kita sedang menunggu dan berharap stunting Aceh bisa turun signifikan. Dan pada 2024 ini, target nasional turun 14 persen.”
“Kita berharap adanya sinergisitas program antara Persit dengan BKKBN, mudah-mudahan dengan gerakan bersama ini, kita bisa bergerak cepat dan saya yakin target nasional 14 persen bisa tercapai,” kata Safrina.
Pada pertemuan tersebut, Kaper Safrina juga menyinggung soal adanya wacana mensinergikan antara posyandu, PAUD, dengan Bina Keluarga Balita (BKB).
Jika ketiga terintegrasi, Safrina, yakin angka stunting di Aceh dapat ditekan turun dratis. Karena menurutnya sangat penting keterlibatan BKB di dalam posyandu. Mengingat stunting berkaitan erat dengan pola asuh yang salah di dalam keluarga.
“Peran BKB yaitu memberikan edukasi kepada orang tua dalam perbaikan pola asuh, pola makan, dan sanitasi yang baik bagi keluarga. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi status gizi balita, termasuk pencegahan stunting,” jelas Safrina.
Ketua Pokja Kualitas Layanan KB, dan Kesehatan Reproduksi, Faridah, Faridah menambahkan kehadiran BKB di posyandu erat kaitannya dengan kartu kembang anak (KKA).
Kartu yang dikeluarkan oleh BKKBN ini, jelas Faridah, untuk memantau kegiatan pengasuhan orangtua dan tumbuh kembang anak. Manfaatnya, dapat memantau tumbuh kembang anak serta melakukan asah, asih, dan asuh, sesuai usia anak.
“Lembar pemantauan perkembangan bayi balita dalam kartu kembang anak ini juga bisa menjadi alat deteksi dini adanya penyimpangan atau gangguan perkembangan anak yang meliputi aspek perkembangan motorik kasar, motorik halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, dan kemampuan sosialisasi secara bertahap,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Persit KCK Daerah Iskandar Muda Iin Novi Helmy Prasetya mengatakan baru saja mengikuti zoom dengan Ketua Persit Pusat terkait refitalisasi posyandu.
Menurutnya gagasan untuk mengintegrasikan Posyandu, Paud, dan BKB adalah wacana yang bagus dan segera harus cepat direalisasikan.
“Alhamdulillah, Ibu Ketua Persit Pusat sangat konsen dengan posyandu. Jujur Persit ini banyak posyandu di beberapa titik khusus di Aceh. Harapan kami program ada di BKKBN yang lainnya juga bisa disinergikan.”
“Sementara terkait stunting, kita ada program ketahanan pangan, sanitasi, dan air bersih. Semoga peran dan program kami ini dapat membantu pemerintah di dalam percepatan penurunan stunting khususnya di Aceh,” tuturnya.
Terkait pencegahan stunting di tingkat desa, Ketua Persit KCK Daerah IM, menyarankan agar BKKBN memberikan edukasi dan langkah strategi kepada masyarakat dan kepala desa.
Karena menurutnya, masih banyak masyarakat dan kepala desa yang belum paham apa itu stunting. Ia yakin jika masyarakat dan kepala desa paham apa itu stunting dan mengetahui langkah strategi apa yang dilakukan, baik pencegahan maupun penurunan stunting di desa, masalah stunting di Aceh akan tuntas.
“Kami siap bekerja sama dengan BKKBN terkait stunting dan program lainnya. Hanya itu masukan dari kami. Sementara adanya rencana mengsingkronkan posyandu dengan BKB di wilayah binaan kami, sudah tepat.”
“Karena peran Posyandu di tengah masyarakat sangatlah besar. Posyandu yang tersebar di berbagai wilayah di desa-desa menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting,” pungkasnya. (*)
