Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengungkapkan lonjakan inflasi Aceh yang mencapai 6,71 persen (year on year/yoy) pada Desember 2025 dipicu oleh bencana banjir dan longsor yang merusak jalur distribusi dan lahan pertanian di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Agus Chusaini saat bincang media di Banda Aceh, Rabu (21/1/2026).
Menurut Agus, bencana yang melanda 18 kabupaten/kota sejak akhir November 2025 menyebabkan terputusnya ratusan jembatan dan rusaknya ribuan titik jalan.
Kondisi tersebut membuat pasokan pangan tersendat dan harga sejumlah kebutuhan pokok melonjak tajam.
“Inflasi bulanan Desember mencapai 3,60 persen, jauh di atas rata-rata Desember tiga tahun terakhir. Ini dampak langsung dari gangguan distribusi pangan,” kata Agus.
BI mencatat, komoditas yang paling dirasakan masyarakat antara lain beras, cabai merah, dan minyak goreng.
Aceh Tengah menjadi daerah dengan inflasi tertinggi mencapai 8,90 persen, disusul Aceh Tamiang sebesar 7,13 persen.
Selain memukul daya beli masyarakat, lonjakan harga juga menahan laju pertumbuhan ekonomi Aceh sepanjang 2025 yang diperkirakan hanya berada di kisaran 3,50–4,40 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk menahan kenaikan harga, BI Aceh bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyalurkan bantuan pangan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), berupa 36 ton telur ayam dan 40 ton minyak goreng sepanjang Desember 2025.
Selain itu, pasokan cabai merah dan beras juga didatangkan melalui kerja sama antar daerah.
Agus menegaskan, fokus ke depan adalah mempercepat pemulihan distribusi dan produksi pangan agar harga kembali stabil.
“Tahun 2026, kami mendorong percepatan rehabilitasi infrastruktur, relaksasi perbankan bagi masyarakat terdampak bencana, serta penguatan kapasitas petani agar produksi cepat pulih,” ujarnya.
BI menargetkan inflasi Aceh kembali terkendali dan pertumbuhan ekonomi pada 2026 berada di kisaran 3,60–4,50 persen, seiring membaiknya distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat. (*)
