Pemutaran film dokumenter Pawang Uteuen Beutong Ateuh dalam diskusi publik bertajuk Ilusi Kesejahteraan di Balik Janji Tambang Beutong Ateuh di Aula FISIP USK, Banda Aceh, Senin (19/10/2026). (Foto/Cut Nauval D)
Banda Aceh (Waspada Aceh) – Rencana pertambangan di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Isu tersebut dibahas dalam pemutaran film dokumenter Pawang Uteuen Beutong Ateuh yang dirangkai dengan diskusi publik bertajuk Ilusi Kesejahteraan di Balik Janji Tambang Beutong Ateuh. Kegiatan yang diselenggarakan Yayasan APEL Green Aceh itu berlangsung di Aula Lantai III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (19/10/2026).
Kepala Program Studi Sosiologi FISIP USK, Khairulyadi, mempertanyakan bukti yang mendasari klaim bahwa pertambangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya sangat susah mencari data tentang itu,” kata Khairulyadi saat membahas bukti hubungan antara aktivitas pertambangan dan kesejahteraan warga.
Menurut dia, klaim tersebut perlu diuji melalui data sosial-ekonomi, termasuk dengan membandingkan kondisi kemiskinan di daerah yang memiliki aktivitas pertambangan. Nagan Raya dan Aceh Barat, misalnya, dapat ditelaah dengan melihat data perizinan tambang dan kondisi kesejahteraan masyarakatnya.
Khairulyadi juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan co-management atau pengelolaan bersama dapat menjadi salah satu alternatif, dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat serta menghormati hak dan kearifan lokal.
Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan serta keberlanjutan mata pencaharian warga.
Dari sisi masyarakat, tokoh Beutong Ateuh, Tgk Diwa Laksana, mengingatkan bahwa wilayah tersebut bukan sekadar hamparan hutan atau lahan kosong. Kawasan itu memiliki sejarah, tradisi, dan menjadi ruang hidup masyarakat yang bergantung pada pertanian serta perkebunan.
“Beutong Ateuh itu bukan hanya tanah kosong, bukan lahan kosong, tapi penuh dengan berbagai macam hal,” kata Tgk Diwa.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan pemulihan setelah banjir pada 2025. Menurut dia, rencana pertambangan perlu mempertimbangkan kondisi warga, dampak lingkungan, dan hubungan sosial di tengah masyarakat.
Diskusi publik usai pemutaran film dokumenter Pawang Uteuen Beutong Ateuh bertajuk “Ilusi Kesejahteraan di Balik Janji Tambang Beutong Ateuh” di Aula FISIP USK, Banda Aceh, Senin (19/10/2026). (Foto/Cut Nauval D.)
Perwakilan Yayasan APEL Green Aceh, Nami Irawan Batubara, mengatakan pemutaran film dokumenter Pawang Uteuen Beutong Ateuh menjadi bagian dari upaya mengangkat persoalan lingkungan dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat di tengah polemik pertambangan di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya. Diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya memastikan manfaat ekonomi dari pertambangan tidak mengabaikan kondisi sosial masyarakat, kelestarian lingkungan, dan mata pencaharian warga setempat.
Untuk diketahui, polemik tersebut berlangsung di tengah penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi tembaga untuk dua perusahaan di Beutong Ateuh Banggalang, yakni PT A.C.W. seluas sekitar 1.820 hektare dan PT H.B.S. sekitar 1.039 hektare. Total luas wilayah eksplorasi kedua perusahaan tersebut mencapai sekitar 2.859 hektare.
Izin eksplorasi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat setempat menggantungkan kehidupan pada lingkungan dan sumber daya alam di kawasan itu.
Pantauan Waspadaaceh.com, film dokumenter Pawang Uteuen Beutong Ateuh memotret kondisi lanskap Beutong Ateuh Banggalang pascabanjir bandang pada November 2025, sekaligus mengangkat kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pertambangan tembaga di kawasan tersebut. Melalui film ini, Perempuan Beutong Bersatu (PBB), termasuk Saudah yang akrab disapa Makwod, dan tokoh masyarakat Tgk Diwa Laksana menyuarakan kekhawatiran atas potensi kerusakan hutan, terganggunya sumber air, ancaman terhadap lahan pertanian dan perkebunan, serta risiko bencana ekologis.
Bagi masyarakat, Beutong Ateuh bukan sekadar kawasan yang kaya sumber daya alam, tetapi juga ruang hidup yang menyimpan sejarah dan tradisi serta menjadi tumpuan penghidupan warga. Rencana pertambangan pun dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam ekonomi keluarga, terutama perempuan yang ikut menopang kehidupan rumah tangga, dan memperbesar kerentanan masyarakat yang masih menghadapi pemulihan pascabencana.(*)
