Banda Aceh (Waspada Aceh) – Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I menempatkan Pemerintah Aceh (PA) atensi dalam pengawasan persaingan usaha dan persekongkolan tender. Apalagi Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi tertinggi tingkat pelaporan yang diterima KPPU RI.
Hal itu terungkap dalam audiensi dan Koordinasi KPPU dengan Gubernur Provinsi Aceh, H Nova Iriansyah, yang didampingi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Mawardi, Plt Kepala Biro Administrasi Pembangunan T Robby Irza, Kepala Biro Ekonomi Amirullah, Kadis Peternakan drh Rahmandi, Kepala Biro Hukum Dr Amrizal J Prang di Ruang Pertemuan Rumah Dinas Gubernur Aceh, Rabu (24/3/2021).
Pertemuan komisioner KPPU tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi dan sinergitas untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat di Provinsi Aceh.
Kepala KPPU Wilayah I, Ramli Simanjuntak, menyampaikan bahwa KPPU mempunyai tugas dalam memberikan saran pertimbangan dan penegakan hukum sesuai dengan UU No 5 tahun 1999. Untuk itu, kata dia, Â perlu melakukan pencegahan dalam penegakan hukum dan sinergitas dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Ramli mengatakan bahwa dalam dua tahun ini ada banyak perkembangan perkara di Aceh terkait dengan persekongkolan tender, baik yang berasal dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota yang ditangani KPPU.
“Apalagi, Provinsi Aceh juga menjadi atensi kami dalam hal ini. Baru-baru ini kasus persekongkolan tender di RS Rujukan Regional Langsa telah diputus bersalah oleh KPPU. Untuk itu perlu ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Aceh agar jangan lagi terjadi pelanggaran UU no 5 tahun 1999. Pada prinsipnya, KPPU lebih mengutamakan fungsi pencegahan dan siap bersinergi dengan Pemerintah Aceh untuk mencegah terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat,” kata Ramli.
Ramli menyatakan dari sisi kebijakan, KPPU juga melakukan evaluasi terhadap regulasi atau kebijakan agar inline dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Mengingat kekhususannya, KPPU juga mendorong adanya qanun yang khusus mengatur persaingan usaha di Aceh.
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, KPPU diberi kewenangan untuk mengawasi kemitraan, misalnya kemitraan di sektor perkebunan. Selain itu, sesuai dengan Rakornas TPID, presiden memerintahkan KPPU untuk terlibat dalam kegiatan TPID.
“Untuk itu KPPU siap dilibatkan dalam kegiatan TPID di Provinsi Aceh,” ujar Ramli.
Sementara itu, Gubernur Aceh menyambut baik pertemuan dengan KPPU. Gubernur sendiri juga sudah sangat memahami UU No 5 Tahun 1999.
Ada tiga point yang disampaikan gubernur. Pertama gubernur sangat mendukung upaya pencegahan dalam penegakan hukum yang dilakukan KPPU, khususnya terkait dengan proses lelang yang dilakukan pemerintah. Kedua, pertemuan ini sebagai pertemuan awal yang nantinya dapat ditindaklanjuti dalam bentuk MoU antara Pemerintah Aceh dengan KPPU. Ketiga, untuk hal-hal yang lebih teknis, Gubernur Aceh akan menyesuaikan dari hasil koordinasi antara KPPU Kanwil I dengan dinas teknis terkait.
“Pemerintah Aceh sangat berharap KPPU dapat menjadi ruang konsultasi bagi SKPD Pemprov Aceh, khususnya Dinas PUPR terkait upaya-upaya pencegahan persekongkolan tender. Apalagi akhir-akhir ini gubernur selalu dikaitkan dengan permasalahan tender di Aceh. Namun apabila ada bukti persekongkolan, silakan KPPU tindaklanjuti sesuai dengan aturan,’’ jelas Gubernur Aceh.
Mengakhiri pertemuan, Ramli akan segera menindaklanjuti rencana MoU antara KPPU dengan Pemerintah Aceh dan akan segera berkoordinasi untuk pembentukan Satgas Kemitraan antara KPPU Kanwil I dengan Dinas Peternakan Provinsi Aceh agar pencegahan dapat berjalan sinergis dan efektif.(sulaiman achmad)
