Banda Aceh (Waspada Aceh) – Hingga 5 Mei 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) baru mencapai 15,2 persen dari target 29,4 persen yang ditetapkan hingga akhir Mei.
Sementara itu, realisasi fisik juga masih rendah, yakni sebesar 17 persen dari target 30 persen. Padahal, APBA 2025 yang disahkan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sejak September 2024 lalu tercatat sebesar Rp11,07 triliun lebih.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai lambatnya realisasi APBA berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat.
Ia mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk segera mengambil langkah tegas.
“Itu sebenarnya yang harus dievaluasi segera. Pemerintah perlu memberi kepastian kapan realisasi anggaran dilakukan agar tidak berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat,” kata Alfian, Senin (6/5/2025).
Menurutnya, masyarakat di tingkat bawah sangat bergantung pada anggaran pembangunan publik. Terlebih lagi, banyak daerah kabupaten/kota di Aceh yang secara fiskal berada dalam kondisi lemah.
Alfian juga menyinggung perlambatan ekonomi Aceh berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I 2025 sebesar 4,59 persen, lebih rendah dibanding triwulan I 2024 sebesar 4,82 persen.
MaTA mendorong pemerintah Aceh untuk melakukan konsolidasi birokrasi serta menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), guna mempercepat proses realisasi anggaran.
“Kalau memang ada kendala dari pusat, itu harus dijelaskan kepada publik. Jangan dibiarkan jadi spekulasi,” ujarnya.
Selain itu, MaTA juga mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi Aceh agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih baik. (*)
