Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola dana otonomi khusus (otsus) Aceh dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Golkar ini, keberadaan badan khusus tersebut penting untuk memastikan pengelolaan dana otsus lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan di Aceh.
“Saya kira ke depan memang harus ada badan khusus yang dilibatkan dalam pengelolaan dana otsus ini,” kata Doli dalam kegiatan silaturahmi dan konsolidasi Partai Golkar Aceh, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan, usulan pembentukan badan khusus itu sebelumnya telah disampaikan dan mendapat respons dari pemerintah. Badan tersebut nantinya diharapkan menjadi forum bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Doli menyebut, badan itu tidak hanya berfungsi dalam perencanaan, tetapi juga mencakup pelaksanaan program, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan dana otsus.
“Apakah nanti namanya badan perencanaan percepatan pembangunan Aceh, yang jelas ini semacam forum bersama yang mengatur dari perencanaan sampai evaluasi,” ujarnya.
Menurut dia, pengelolaan dana otsus tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan besaran anggaran. Lebih dari itu, diperlukan perencanaan jangka panjang yang jelas agar dana tersebut benar-benar mendorong kemajuan Aceh.
Ia menekankan pentingnya penyusunan indikator pembangunan yang terukur, mulai dari jangka pendek hingga 20 tahun ke depan.
“Kita harus sudah mulai bicara, kalau dana otsus ini disepakati, mau diapakan? Harus ada gambaran 20 tahun ke depan, bagaimana Aceh bisa jauh lebih maju,” katanya.
Doli juga menegaskan bahwa revisi UUPA bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di Aceh.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak, termasuk DPD Partai Golkar Aceh, untuk terlibat aktif hingga pada tahap perencanaan yang detail dan implementatif. (*)
