Banda Aceh (Waspada Aceh) – Delegasi Bangsa Moro, Filipina, menyambangi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh untuk mempelajari pengembangan pariwisata religi serta potensi yang dimiliki Aceh.
Kadisbudpar Almuniza Kamal menyebutkan kunjungan wisatawan ke Aceh meningkat karena banyaknya event yang digelar.
Pertemuan delegasi Bangsa Moro dengan pendampingan Kedubes Filipina untuk Indonesia ini berlangsung di Ruang Rapat Disbudpar Aceh, Kamis (5/12/2024). Dalam pertemuan itu, kedua pihak saling memperkenalkan lebih jauh daerah masing-masing serta potensi pariwisata yang dimiliki.
Almuniza menyebutkan, Aceh pernah mengalami konflik berkepanjangan namun pertikaian itu berakhir setelah dilakukan perjanjian damai yang diteken di Helsinki pads 15 Agustus 2005 silam. Pasca konflik, Aceh dipimpin gubernur dari calon independen maupun diusung partai politik lokal.
Pasca perdamaian, Aceh memiliki sejumlah kekhususan salah satunya diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh atau kerap disebut qanun (peraturan daerah). Selain diperbolehkan membentuk partai politik lokal yang tidak terdapat di daerah lain di Indonesia, Aceh juga diizinkan menerapkan aturan syariat Islam.
“Berbicara tentang pariwisata dan kebudayaan salah satu yang menjadikan Aceh tertarik di mata wisatawan pertama adalah sejarah, budaya dan alamnya,” kata Almuniza.
Menurutnya, jumlah wisatawan Nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Aceh tahun ini sudah mencapai 9 juta orang karena banyaknya even nasional yang digelar. Kunjungan turis berdampak pada masyarakat terutama yang berada di lokasi wisata.
Almuniza menyebutkan, turis Eropa yang melancong pasti akan mengikuti budaya Aceh. Selain itu, turis asing di Aceh kebanyakan dari Malaysia yang berziarah ke makam-makam ulama.
“Di Aceh ada adat namanya pemulia jame adat geutanyoe (memuliakan tamu adat kita). Cara menikmati keindahan alam pasti tentu berbeda dengan daerah lainnya, di Aceh ini sangat nyaman dan aman dikarenakan siapapun yang datang tidak pernah ada isu wisatawan kehilangan barang bawaan,” ujar Almuniza.
Member Of The Parlieament Filipina, Atty Suharto M. Amblodto, menyebutkan, Aceh dengan Bangsa Moro memiliki banyak kesamaan, baik dari sejarah terkait dengan perdamaian dan lain sebagainya.
Di sana ada Moro Islamic Liberation Front (MILF), kelompok militan Islam yang berjuang untuk memperjuangkan pembangunan daerah otonomi Islam di Filipina, sama halnya seperti Gerakan Aceh Merdeka.
“Peristiwa tersebut dimulai dengan langkah kecil untuk mendapatkan pemerintah seperti otonomi. Pada tahun 1987 hak-hak Bangsa Moro sudah mulai dimasukkan ke dalam konstitusi Pemerintahan Filipina,” kata Atty Suharto.
Atty menjelaskan, tourism dan perkembangan ekonomi sangat penting. Hal tersebut juga menjadi alasan untuk melakukan kunjungan kerja ke Aceh, terlebih daerah berjulukan ‘Serambi Mekkah’ ini dikenal dengan syariat Islam dan otonomi khususnya.
“Kami ingin belajar di Aceh dan kita percaya bisa mendapatkan informasi terkait penerapan pariwisata religi di Aceh, karena sebanyak 70-80 persen di Moro adalah penduduk Islam karena pada tahun 1939 kedatangan Islam sudah ada di Filipina,” ungkapnya.
Salah satu peserta delegasi Filipina juga mengaku sangat takjub dengan Aceh yang berkembang dengan begitu pesat. Pasalnya 10 tahun yang lalu, dirinya mengunjung Aceh belum seperti sekarang ini.
“Saya tak menyangka kondisi Aceh saat ini berkembangnya sangat luar biasa dan saya angat cinta dengan kuliner dan budaya Aceh,” ucapnya. (*)
