Aceh Utara (Waspada Aceh) – Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, mengungkapkan bahwa penanganan dampak banjir di wilayahnya belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah desa di kawasan pedalaman masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur yang parah.
Hal ini disampaikan Ayahwa dalam jumpa pers yang didampingi oleh Sekdakab Jamaluddin, di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Landing Kecamatan Lhoksukon, Rabu (24/12/2025).
Ayahwa menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang status tanggap darurat selama tujuh hari, mulai 23 hingga 29 Desember 2025, karena masih ada dusun-dusun yang terisolasi.
“Salah satu wilayah yang masih terisolasi adalah Dusun Sarah Raja, Dusun Seulemak, dan Dusun Bidari di Desa Lubok Pusaka, Kecamatan [Sebutkan Nama Kecamatan]. Akses darat menuju dusun-dusun tersebut belum dapat dilalui, sehingga mobilitas warga dan distribusi bantuan masih sangat terbatas,” kata Ayahwa.
Untuk mencapai Dusun Sarah Raja, warga dan tim penanganan bencana harus melintasi Dusun Seulemak dan Dusun Bidari. Akses ke kawasan tersebut hanya bisa dilakukan dengan menggunakan perahu menyeberangi sungai, karena jalan darat belum bisa dilintasi kendaraan.
“Kondisi jalan di kawasan tersebut hancur diterjang banjir dan tertimbun lumpur dengan ketebalan mencapai satu meter. Hanya alat berat yang mampu membersihkan dan membuka akses jalan,” jelasnya.
Ayahwa menambahkan bahwa kondisi ini terjadi meskipun upaya penanganan telah berjalan hampir satu bulan dan status tanggap darurat banjir telah tiga kali diperpanjang. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemulihan belum merata di seluruh wilayah terdampak.
Selain persoalan akses, bupati mengakui masih banyak korban banjir yang belum mendapatkan tenda pengungsian yang layak. Ini menjadi perhatian serius dan membutuhkan penanganan dari pemerintah pusat.
“Tanpa intervensi pemerintah pusat, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun kembali Aceh Utara. Termasuk pembangunan infrastruktur, pembukaan akses wilayah terisolasi, serta penyediaan hunian dan fasilitas dasar bagi masyarakat korban banjir,” pungkasnya. (*)
