Yangon – Tentara Myanmar telah mengambil kendali pemerintahan negara itu dalam kudeta dan menyatakan keadaan darurat, Senin (1/2/2021). Beberapa jam sebelumnya, militer telah menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan Presiden Myanmar, Win Mynt, serta tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa.
Saksi mata mengatakan kepada media, truk-truk militer, salah satunya membawa penghalang kawat berduri, parkir di luar Balai Kota di Yangon pada Senin pagi. Militer juga dilaporkan memblokir telepon dan internet. Televisi MRTV yang dikelola pemerintah juga mengatakan tidak dapat menyiarkan pergolakan politik di negara itu.
Mengutip theguardian.com, televisi militer kemudian melaporkan bahwa tentara telah mengambil alih negara selama satu tahun, dan kekuasaan diserahkan kepada panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing. Dikatakan bahwa tentara telah menahan para pemimpin senior pemerintah sebagai tanggapan atas penipuan selama pemilihan umum tahun lalu.
Tindakan militer Myanmar ini telah mendapat kutukan luas secara internasional, dan oleh para aktivis hak asasi manusia (HAM) internasional.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meminta para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan pejabat lain yang ditahan. Blinken mengatakan, AS menyatakan “keprihatinan dan kekhawatiran besar” atas laporan penahanan pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil.
“Amerika Serikat mendukung rakyat Burma dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan,” kata Blinken.
Selama seminggu terakhir, telah muncul kekhawatiran yang meningkat bahwa militer, yang mengendalikan Myanmar – juga dikenal sebagai Burma – selama sekitar 50 tahun hingga 2011, bersiap merebut kembali kekuasaan dari sipil.
Tentara menuduh ketidakberesan yang meluas dalam pemilihan umum November, yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi dengan kemenangan telak. Pekan lalu ada pernyataan pejabat militer bahwa kudeta tidak dapat di kesampingkan, yang mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa misi asing di negara itu untuk menyatakan kekhawatirannya. (**)
