Banda Aceh (Waspada Aceh) – Aktivis HAM perempuan, Gabrina Rezeky, mengatakan kekerasan berbasis gender masih sering disamarkan sebagai urusan pribadi.
Hal itu ia sampaikan menyoroti kasus viral seorang suami yang menceraikan istrinya beberapa hari sebelum pelantikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kita, generasi muda Aceh, tumbuh di tengah nilai-nilai yang katanya menjunjung keadilan, tapi sering kali menoleransi ketidakadilan berbasis gender,” ujar Gabrina, yang juga Kepala Sekolah HAM Perempuan, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, kasus tersebut bukan persoalan rumah tangga semata, melainkan cerminan ketimpangan gender yang dilegalkan oleh budaya sosial, di mana perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinat.
“Ketika laki-laki naik jabatan dan perempuan ditinggalkan, itu bukan takdir. Itu hasil dari sistem sosial yang masih menoleransi ketidakadilan berbasis gender,” tegasnya.
Gaby akrab sapaanya menilai tindakan seperti ini merupakan bentuk kekerasan berbasis gender nonfisik yang halus namun nyata, karena terus dibiarkan atas nama “urusan pribadi”.
“Sebagai perempuan muda Aceh, saya tidak bisa lagi menerima cara berpikir seperti ini. Kita hidup di tanah yang pernah melahirkan perempuan kuat seperti Laksamana Keumalahayati dan Cut Nyak Dhien tokoh yang berjuang demi kemerdekaan dan martabat. Ironis jika hari ini perempuan masih harus melihat perjuangannya dihapus begitu saja oleh pasangan yang merasa lebih berkuasa,” tuturnya.
Ia mengajak generasi muda Aceh untuk memutus rantai ketimpangan gender dengan membangun budaya baru yang berlandaskan kesetaraan dan penghargaan terhadap perempuan.
“Sudah saatnya kita menciptakan Aceh yang adil dan bermartabat, di mana perempuan dan laki-laki berjalan sejajar, saling menghargai, dan saling menguatkan,”jelasnya. (*)
