Banda Aceh (Waspada Aceh) – Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada November 2025, mengakibatkan 22 gampong (desa) dan dusun dinyatakan hilang.
Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, desa dan dusun hilang tersebar di 7 kabupaten kota. Imbasnya, seluruh penduduk terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ke rumah kerabat
Desa-desa tersebut lenyap akibat terseret arus banjir dan tertimbun material longsor, sehingga tidak lagi dapat dihuni oleh warga.
Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, di Banda Aceh, Rabu (8/1/2026), mengatakan, data yang dihimpun, desa dan dusun yang terdampak tersebar di kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Pidie Jaya,” ujar Murthalamuddin.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Sekerak, beberapa desa seperti Lubuk Sidup, Sekumur, Tanjung Gelumpang, Sulum, dan Baling Karang dilaporkan sudah tidak ada karena terseret banjir dan longsor. Warga seluruhnya terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman maupun ke rumah keluarga.
Di Aceh Utara, Kecamatan Sawang dan Langkahan, satu dusun di Desa Guci serta wilayah Riseh Teungoh, Riseh Baroh, dan Dusun Rayeuk Pungkie juga dinyatakan hilang. Kondisi serupa terjadi di Nagan Raya, Kecamatan Kuta Teungoh dan Babah Suak, di mana Desa Beutong Ateuh Banggalang mengalami kerusakan parah hingga sebagian besar permukiman tidak tersisa.
Di Aceh Tengah, Kecamatan Ketol dan Bintang, Desa Bintang Pupara dan Kalasegi hanya menyisakan beberapa rumah dengan kondisi rusak berat. Warga saat ini masih bertahan di pengungsian.
Gayo Lues menjadi wilayah dengan dampak cukup besar. Sejumlah desa dan dusun di Kecamatan Pantan Cuaca, Blangkejeren, Tripe Jaya, dan Putri Betung dilaporkan hilang akibat banjir dan longsor yang terjadi berulang.
Di Aceh Tenggara, tepatnya di Kecamatan Ketambe, satu dusun juga dinyatakan hilang. Sementara di Pidie Jaya, Kecamatan Meureudu, satu dusun di Desa Blang Awe mengalami kondisi serupa.
Murthalamuddin menambahkan, akibat bencana tersebut pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal. Perangkat desa ikut mengungsi bersama masyarakat sehingga pelayanan pemerintahan praktis terhenti.
Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten saat ini terus melakukan pendataan lanjutan serta menyiapkan langkah penanganan, termasuk opsi relokasi, pembangunan hunian sementara (huntara), dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Fokus kita sekarang adalah keselamatan warga, kebutuhan dasar pengungsi, dan pemulihan pelayanan pemerintahan gampong,” katanya. (*)
