Banda Aceh (Waspada Aceh) – Di tengah upaya masyarakat bangkit dari dampak banjir, ruang publik Aceh justru diramaikan kisruh politik antara pimpinan DPRA dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.
Polemik yang terus bergulir itu dinilai menggeser perhatian dari agenda mendesak pemulihan pascabencana dan kebutuhan dasar warga terdampak.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Malikussaleh, Dr Teuku Kemal Fasya, menilai konflik elite tersebut menunjukkan absennya kepekaan politik terhadap situasi sosial yang masih rapuh. Menurut dia, kritik legislatif terhadap pemerintah adalah bagian dari mekanisme demokrasi, tetapi cara penyampaiannya menjadi persoalan ketika tidak lagi berangkat dari substansi.
Menurut Kemal, kritik legislatif terhadap pemerintah sejatinya merupakan bagian dari fungsi check and balances. Namun, kritik itu menjadi problematis ketika tidak berbasis indikator kinerja yang jelas dan justru diarahkan pada serangan personal terhadap Sekda.
“Kritik seharusnya terukur dan fokus pada apa yang gagal atau belum dilakukan pemerintah, terutama dalam penanganan pascabanjir. Bukan malah bergeser ke isu personal yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya, Kamis (19/2/2026)
Ia menilai hingga kini masyarakat belum merasakan perubahan signifikan di lapangan. Pemulihan pascabencana berjalan lambat, sementara kebutuhan dasar warga terdampak belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini, konflik politik elite dinilai hanya memperkeruh situasi dan memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kemal menegaskan, substansi kritik seharusnya diarahkan pada dua hal utama, lambannya respons pemerintah dalam penanganan pascabencana dan minimnya dampak kebijakan di tingkat masyarakat. Di sinilah, menurut dia, peran DPRA semestinya hadir sebagai representasi suara publik.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kesegaran wacana, apa yang belum dilakukan pemerintah, kebijakan apa yang perlu diubah, dan apa yang harus dipercepat. Itu yang relevan bagi masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan, konflik politik yang berkepanjangan di tengah kondisi darurat sosial berpotensi melemahkan stabilitas daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ketika elite sibuk bertikai, masyarakat justru menghadapi ketidakpastian pemenuhan hak-hak dasarnya.
“Kita sedang berbicara tentang pemulihan, tentang hak hidup layak warga. Jika energi politik habis untuk kisruh, maka pembangunan akan tersendat dan masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujar Kemal.
Menurut dia, Aceh membutuhkan kepemimpinan yang mampu meredam konflik dan mengonsolidasikan energi politik untuk pemulihan dan pembangunan. Tanpa itu, kisruh elite hanya akan memperpanjang jarak antara negara dan warganya. (*)
