Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta dukungan internasional dalam penanganan dan pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh hampir tiga pekan terakhir.
Langkah tersebut diambil menyusul luasnya dampak bencana yang melanda 18 kabupaten/kota dan menimbulkan ratusan korban jiwa, serta kerusakan masif pada permukiman, infrastruktur, dan fasilitas layanan dasar.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, keterlibatan UNDP dan UNICEF diperlukan untuk memperkuat kapasitas pemulihan di lapangan, khususnya pada pemulihan sosial, layanan dasar masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan UNDP dan UNICEF,” ujarnya, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, kedua lembaga internasional tersebut memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana berskala besar, termasuk saat penanganan tsunami Aceh 2004, sehingga diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan.
Sementara itu, penanganan darurat di lapangan masih melibatkan puluhan lembaga dan ribuan relawan. Hingga kini tercatat 77 lembaga dengan 1.960 relawan terdaftar di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.
Pemerintah Aceh menegaskan, upaya pemulihan pascabencana akan terus dilakukan secara kolaboratif dengan dukungan Pemerintah Pusat, TNI-Polri, BNPB, serta berbagai elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan. (*)
