Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dimulai pada Mei 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Mukhlis Yunus, mengatakan, sensus ini tidak sekadar agenda pendataan, melainkan instrumen strategis untuk menghasilkan kebijakan berbasis data.
“Sensus Ekonomi 2026 sangat penting dan substantif bagi UMKM, karena sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Prof Mukhlis kepada Waspadaaceh.com, Minggu (22/2/2026).
Menurutnnya, ada sejumlah manfaat strategis yang dapat dirasakan UMKM melalui SE2026.
Pertama, sensus akan membantu mengidentifikasi potensi UMKM secara lebih komprehensif, mulai dari jenis usaha, skala, hingga persebaran lokasi. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun program pengembangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Kedua, sensus ini juga akan memotret tingkat digitalisasi UMKM, termasuk pemanfaatan teknologi digital, media sosial, dan platform e-commerce.
“Dari situ kita bisa melihat sejauh mana kesiapan UMKM dalam transformasi digital dan di mana letak kesenjangan yang perlu diintervensi,” ujarnya.
Ketiga, data sensus akan membantu pemerintah dan lembaga keuangan memahami kebutuhan pembiayaan UMKM secara lebih akurat. Dengan demikian, skema kredit atau pembiayaan yang dirancang dapat disesuaikan dengan kondisi riil pelaku usaha.
Keempat, hasil sensus dapat menjadi dasar dalam merancang program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, hingga strategi pemasaran.
Kelima, data tersebut juga dapat dimanfaatkan UMKM untuk memahami struktur pasar dan menyusun strategi ekspansi yang lebih terukur.
“Menurut hemat kami, Sensus Ekonomi 2026 dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing dan memperbesar kontribusinya terhadap ekonomi daerah,” tuturnya.
Ia menambahkan, implementasi hasil sensus menjadi kunci. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data untuk menyusun program pelatihan digitalisasi berbasis kebutuhan. Lembaga keuangan dapat mengembangkan produk pembiayaan yang lebih adaptif. Sementara pelaku UMKM dapat menggunakan data tersebut untuk memperbaiki kualitas produk dan strategi pemasaran.
“Ini bukan hanya soal menghitung jumlah usaha, tetapi membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat melalui data yang akurat,” ujarnya. (*)
