Bangkok (Waspada Aceh) – Di tengah menguatnya tuntutan global agar perusahaan bertanggung jawab atas dampak rantai pasoknya, media dinilai memegang peran kunci dalam memastikan hak pekerja migran benar-benar terlindungi. Bukan sekadar tercantum dalam kebijakan dan laporan perusahaan.
Hal tersebut mengemuka dalam Regional Media Training: Reporting on Migration and Responsible Business Practices yang diikuti jurnalis Waspadaaceh.com, Cut Nauval Dafistri, digelar International Organization for Migration (IOM) di Bangkok, Thailand, pada 10–12 Februari 2026.
Pelatihan ini diikuti jurnalis dan profesional media dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Nepal, Kamboja, dan Vietnam.
Head of Cooperation Delegation of the European Union to Thailand, Tom Corrie, menegaskan bahwa regulasi dan hukum tidak akan efektif tanpa pengawasan publik yang kuat.
Menurut dia, di era rantai pasok global yang kompleks, jurnalisme menjadi penghubung penting antara komitmen bisnis dan realitas yang dihadapi pekerja migran di lapangan.
“Dunia telah terlalu lama bergantung pada komitmen sukarela perusahaan. Tanpa informasi yang akurat dan liputan yang berani, akuntabilitas berisiko menjadi konsep kosong,” kata Corrie dalam sambutannya.
Isu ini semakin relevan seiring diberlakukannya EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EU CS3D) yang mewajibkan perusahaan mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh rantai pasoknya, termasuk di Asia.
Kebijakan tersebut menandai pergeseran dari pendekatan sukarela menuju kewajiban hukum yang mengikat dunia usaha.
Diskusi utama hari pertama pelatihan mengangkat tema Migration Context and Power of Media to Drive Change: Stories That Act as a Catalyst for Change. Diskusi yang dimoderatori Senior Regional Labour Migration Specialist IOM Asia dan Pasifik, Geertrui Lanneau, menyoroti bagaimana liputan media dapat menantang stereotip terhadap pekerja migran sekaligus mendorong perubahan kebijakan dan praktik bisnis.
Perwakilan Pemerintah Swedia, Sanna Leino, menyampaikan bahwa pekerja migran kerap direduksi menjadi sekadar “biaya produksi” dalam narasi bisnis. Padahal, para migran merupakan tulang punggung sektor-sektor padat karya di kawasan Asia dan Pasifik.
“Ketika pekerja diperlakukan sebagai komoditas, penderitaan mereka mudah diabaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Chief of Mission ad Interim, IOM Thailand Michiko Ito, menekankan bahwa media sering kali menjadi aktor yang mampu menjembatani kesenjangan antara komitmen perusahaan dan kondisi nyata yang dihadapi pekerja migran. Ia menyebut, liputan yang akurat dan beretika dapat membantu membuka akses keadilan bagi korban pelanggaran hak.
Pada sesi berikutnya, peserta pelatihan membahas dinamika migrasi tenaga kerja, proses perekrutan lintas negara, serta berbagai bentuk pelanggaran seperti kerja paksa, perdagangan orang, dan eksploitasi.
Pelatihan juga menekankan prinsip do no harm reporting untuk melindungi keselamatan dan martabat pekerja migran sebagai narasumber.
Pelatihan media regional ini merupakan bagian dari Program Migration, Business and Human Rights in Asia (MBHR Asia) yang diimplementasikan IOM dengan dukungan Uni Eropa dan Swedia.
Program ini bertujuan memperkuat kapasitas media agar mampu menghasilkan liputan yang mendalam, akurat, dan berdampak dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab serta perlindungan hak pekerja migran di kawasan Asia. (*)
