Banda Aceh (Waspada Aceh) – Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (KPMDI) Provinsi Aceh resmi dilantik untuk masa bakti 2026–2030.
Pelantikan ini menandai penguatan peran perempuan dalam dakwah Islam yang adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk melalui pendekatan berbasis data dan pemanfaatan media digital.
Pelantikan pengurus KPMDI Aceh berlangsung di Aula Hotel Syariah Oman Almakmur, Banda Aceh, Jumat (6/2/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PP KPMDI, Dr. Marlinda Irwanti Poernomo.
Dalam sambutannya, Marlinda menegaskan bahwa keberadaan KPMDI tidak boleh sebatas simbol organisasi. Ia mendorong agar setiap program dakwah memiliki indikator kinerja yang terukur dan menjawab persoalan riil masyarakat, terutama perempuan dan anak.
“KPMDI jangan hanya menjadi papan nama. Program harus berbasis data, terukur, dan dilakukan melalui kolaborasi, termasuk dengan kampus-kampus. Dakwah hari ini tidak lagi satu arah, tapi harus memanfaatkan media sosial dan ruang digital,” ujar Marlinda.
Ia juga meminta KPMDI Aceh aktif membentuk kader dai’ah muda dan memanfaatkan platform digital seperti Instagram dan Facebook untuk menyebarkan konten dakwah secara rutin.
Menurut dia, pada Desember 2026, KPMDI pusat akan menggelar ajang penghargaan dai’ah muda tingkat nasional.
Sementara itu, Ketua KPMDI Provinsi Aceh, Dr. Khairan, mengatakan kepengurusan yang ia pimpin terbentuk dalam waktu singkat, namun siap langsung bekerja melalui penyusunan rapat kerja daerah untuk memformulasikan program strategis.
“Perempuan Aceh sejak dulu dikenal memiliki peran penting dalam sejarah dan kepemimpinan, seperti Keumalahayati dan Cut Nyak Dhien. Spirit itu yang ingin kami hidupkan kembali dalam konteks kekinian, baik di sektor domestik maupun publik,” kata Khairan.
Ia menegaskan, KPMDI Aceh akan mengusung dakwah Islamiyah yang menjunjung nilai amar ma’ruf nahi mungkar secara terstruktur, sistematis, dan penuh kearifan, sekaligus menjaga ukhuwah dan harmoni di tengah masyarakat.
Ketua Pimpinan Wilayah Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Provinsi Aceh, Prof. Syamsul Rijal, menilai kehadiran KPMDI Aceh memiliki kekhasan dibanding daerah lain karena berperan ganda, yakni memperkuat MDI sekaligus konsolidasi kader perempuan Golkar.
“KPMDI Aceh diharapkan segera berkoordinasi dengan ormas-ormas keagamaan dan merumuskan kontribusi konkret, terutama menjelang dan selama Ramadan,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara nasional KPMDI telah terbentuk di 15 dari 38 provinsi di Indonesia, dengan latar belakang anggota yang beragam, mulai dari akademisi hingga profesional.
Dukungan juga disampaikan Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, M. Salim Fakhri, yang mengajak seluruh pengurus KPMDI membangun kebersamaan dan kerja kolektif demi kemaslahatan umat dan masyarakat Aceh.
Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA Muhammad Rizky, serta pimpinan ormas hasta karya Partai Golkar dan organisasi perempuan tingkat provinsi.
Dengan pelantikan ini, KPMDI Aceh diharapkan menjadi motor penggerak dakwah perempuan yang inklusif, adaptif, dan berdampak nyata bagi pembangunan sosial, budaya, dan keagamaan di Tanah Rencong. (*)
