Banda Aceh (Waspada Aceh) – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mencatat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban banjir bandang di Aceh terus berjalan.
Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh, Safrizal ZA, kepada Waspadaaceh.com mengatakan dari total 16.294 unit Huntara yang direncanakan, sebanyak 3.248 unit telah selesai dibangun, sementara 13.046 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
“Berdasarkan rekapitulasi terbaru, capaian pembangunan Huntara saat ini berada di kisaran 19,9 persen untuk unit yang telah rampung, dan 80,1 persen dalam proses pengerjaan,” sebutnya, Rabu (28/1/2026).
Selain Huntara, kata Safrizal, penanganan korban terdampak juga dilakukan melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH). Tercatat sebanyak 8.047 Kepala Keluarga (KK) menjadi penerima DTH.
Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 KK telah menerima transfer dana, sementara 4.000 KK lainnya masih dalam proses, terutama pada tahapan pembukaan rekening dan verifikasi administrasi.
Beberapa daerah dengan progres pembangunan Huntara paling signifikan antara lain, Aceh Tamiang kurang lebih 1.000 unit selesai, sekitar 1.600 unit masih dibangun. Kemudian Aceh Utara 829 unit selesai, sekitar 3.400 unit masih dibangun.
Sementara untuk Kabupaten Pidie Jaya sekitar 222 unit selesai, 551 unit dalam proses pembangunan. Sedangkan untuk Aceh Tengah lebih kurang 275 unit selesai dibangun, 506 unit masih dibangun.
Sedangkan untuk Bener Meriah 200 unit selesai, sekitar 700 unit dalam tahap konstruksi.
Meski progres pembangunan Huntara di Aceh terus dilaporkan berjalan, sejumlah kalangan menilai aspek koordinasi dan keterbukaan informasi masih menjadi pekerjaan rumah.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo, menilai kemampuan koordinasi dan komunikasi Satgas masih lemah.
Menurut Masriadi, kelemahan tersebut terlihat dari belum terpusatnya data pembangunan Huntara pada satu posko koordinasi, serta minimnya keterbukaan informasi publik.
“Semua data terkait Huntara tidak terpusat pada satu posko koordinasi. Masyarakat kesulitan mengetahui perkembangan yang sebenarnya. Informasi sering kali baru diketahui setelah pengecekan langsung ke lapangan,” ujar Masriadi, Rabu (28/1/2026).
Ia menyebut pembangunan Huntara saat ini melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun Masriadi menilai Satgas yang berada di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seharusnya rutin menyampaikan pembaruan informasi melalui platform media sosial maupun kanal resmi lainnya. Transparansi ini dinilai penting agar korban terdampak memiliki kepastian terkait proses pemulihan.
Ia menyarankan agar Satgas secara berkala mengumumkan perkembangan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Aceh serta memiliki kewenangan yang jelas untuk melakukan pemantauan dan memberikan teguran kepada kementerian terkait.
“Kalau Satgas tidak punya kewenangan eksekutif, perannya hanya jadi pemantau tanpa daya tekan untuk percepatan,” tegasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan baru satu daerah di Aceh yang dinyatakan kembali normal pascabencana, yakni Kabupaten Aceh Besar. Sementara sejumlah wilayah lain, terutama kawasan pegunungan seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah, masih memerlukan perhatian khusus dalam proses pemulihan. (*)
