Banda Aceh (Waspada Aceh) – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh tidak hanya berdampak pada kawasan hulu dan pegunungan, tetapi juga memukul kehidupan nelayan di kawasan pesisir. Namun hingga kini, perhatian pemerintah terhadap nelayan pesisir dinilai masih minim.
Crisna Akbar, peneliti kebijakan kelautan dan perikanan Aceh Sumatera Environmental Initiative (SEI), mengatakan hasil pemantauan lapangan menunjukkan dampak banjir di pesisir cukup parah, salah satunya di kawasan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Merdu, Kabupaten Pidie Jaya.
Sekitar 80 persen warga di sekitar TPI Merdu bekerja sebagai nelayan dan buruh kapal perikanan. Banyak kapal rusak, terbalik, dan tertimbun lumpur akibat banjir bandang November lalu,” kata Crisna saat ditemui, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, hampir dua bulan pascabencana, sebagian besar nelayan belum dapat kembali melaut. Selain kerusakan kapal, warga masih fokus membersihkan rumah yang tertimbun lumpur tebal.
Kehadiran alat berat dari pemerintah, kata dia, hanya difokuskan untuk membuka akses jalan.
“Permukiman nelayan tidak dibersihkan. Padahal yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya akses jalan, tetapi dukungan untuk memulihkan rumah mereka,” ujarnya.
Menurut Crisna, penanganan pascabencana masih cenderung berfokus pada wilayah yang menjadi sorotan publik.
“Yang terlihat ditangani hanya wilayah-wilayah yang viral. Sementara pesisir yang dampaknya cukup parah justru kurang mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Crisna juga menyoroti krisis air bersih yang dialami nelayan pesisir. Di TPI Meureudu, nelayan diperkirakan tidak memiliki akses air bersih hingga satu tahun ke depan dan hanya bergantung pada distribusi air dari PMI dan lembaga pemerintah setiap tiga hari sekali.
“Kebutuhan air harian tidak tercukupi. Banyak warga terpaksa menggunakan masjid untuk mandi dan mencuci,” katanya.
SEI juga mencatat dampak serupa terjadi di pesisir Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Banjir bandang memutus akses jalan dan memunculkan muara serta alur sungai baru akibat terkikisnya permukiman warga.
“Dampak di pesisir tidak kalah besar dibanding wilayah lain, tetapi kawasan ini kerap terabaikan karena tidak viral,” ujar Crisna
Ia menilai pendataan dampak bencana oleh pemerintah masih lemah. Hingga kini, data konkret mengenai jumlah nelayan terdampak, kerusakan rumah, alat tangkap, dan kerugian ekonomi belum tersedia secara menyeluruh.
Crisna juga menilai banjir bandang ini bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan akumulasi kerusakan lingkungan dan buruknya tata kelola. Kerusakan di hulu berdampak langsung ke hilir dan pesisir.
Ia mendesak Pemerintah Aceh meninjau ulang rekomendasi perizinan eksploitasi sumber daya alam, termasuk migas dan aktivitas offshore di pesisir timur Aceh. Jika tidak dikendalikan, dampaknya dikhawatirkan akan muncul dalam satu dekade ke depan.
“Kerusakan di hulu berdampak langsung ke pesisir. Karena itu, penanganan bencana harus dilihat secara menyeluruh,” jelasnya.
Crisna juga mengingatkan kewajiban negara dalam melindungi nelayan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Menurutnya, kartu Kusuka seharusnya menjadi dasar jaminan asuransi bagi nelayan kecil dan tradisional, namun hingga kini belum berjalan optimal.(*)
