“Pemerintah Aceh menegaskan komitmen agar anak-anak tetap meraih hak pendidikan, meski berada di tengah pasca bencana banjir, longsor dan gempa yang melanda sejumlah wilayahnya”
Di tengah suasana pemulihan di berbagai wilayah Aceh pasca bencana banjir, longsor, dan gempa, pemerintah daerah menegaskan bahwa roda pendidikan tidak boleh berhenti berputar.
Anak-anak harus tetap meraih hak belajarnya, walau sebagian ruang kelas masih tertutup lapisan lumpur yang tebal, meja dan kursi belum seluruhnya dapat digunakan kembali, serta sejumlah keluarga masih harus menetap di tempat pengungsian yang disediakan.
Upaya memastikan pendidikan tetap berjalan dengan baik kini menjadi fokus utama Pemerintah Aceh melalui kebijakan pembelajaran yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8/17472 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran dalam Masa Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025.
“Pemerintah memastikan setiap hak peserta didik tetap terpenuhi melalui kebijakan yang bernuansa fleksibel, tanpa pernah mengabaikan aspek keselamatan serta kondisi psikologis seluruh warga sekolah yang tengah melalui masa pascabencana,” ucap Murthalamuddin dalam keterangannya pada hari Senin (5/1/2026).
Murthalamuddin yang juga sebagai Juru Bicara Posko Penanggulangan Bencana Aceh ini mengungkapkan bahwa di sektor pendidikan, tercatat sebanyak 1.312 sekolah mengalami dampak bencana. Di wilayah dengan tingkat kerusakan parah, di mana bangunan sekolah belum layak digunakan akibat lumpur yang menggenangi atau longsor yang menghancurkan sebagian struktur.
Menurutnya kegiatan pembelajaran maupun pelaksanaan ujian semester ganjil mendapatkan penyesuaian, baik dalam waktu maupun metode pelaksanaannya. Penilaian akademik dapat mengacu pada nilai semester sebelumnya atau berdasarkan pertimbangan profesional dari guru mata pelajaran terkait, agar tidak seorang pun peserta didik merasa dirugikan akibat situasi yang tidak terduga.
Meski sebagian gedung sekolah di Aceh masih belum sepenuhnya pulih dari dampak banjir bandang yang melanda, sebanyak 18 tenda sekolah darurat telah didirikan dengan cermat untuk memastikan anak-anak dapat segera kembali ke dunia belajar.
Tenda-tenda tersebut berfungsi sebagai ruang pembelajaran sementara bagi siswa yang terdampak, sementara pemerintah juga telah menyiapkan 46 ruang kelas darurat; 32 di antaranya sudah mulai digunakan oleh peserta didik dan guru.
Untuk pelaksanaan pembelajaran semester genap, sekolah diberi keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan belajar dengan pola fleksibel, mulai dari memanfaatkan tenda darurat hingga menumpang di lingkungan sekolah terdekat yang tidak terkena dampak bencana.
Bagi siswa yang kehilangan dokumen rapor akibat bencana, nilai sementara akan tetap diberikan hingga proses pembuatan rapor pengganti selesai dan diterbitkan secara resmi.
Di wilayah dengan dampak sedang, sekolah didorong untuk melakukan aksi gotong royong pembersihan bersama seluruh warga sekolah dan perwakilan Cabang Dinas Pendidikan setempat, agar kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali ke kondisi normal seperti sebelum bencana melanda.
Pelaksanaan ujian pada wilayah ini dapat dilakukan melalui bentuk tugas mandiri yang terstruktur dengan baik, dengan jadwal yang disesuaikan secara fleksibel dengan kalender pendidikan yang berlaku.
90 Persen Sekolah Kembali Beroperasi
Saat ini, sekitar 90 persen sekolah di seluruh wilayah Aceh telah berhasil kembali beroperasi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah sekolah yang menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah pedalaman yang kembali terdampak oleh banjir susulan yang datang tak lama setelah kejadian pertama.
“Yang menjadi prioritas utama saat ini adalah kehadiran anak-anak di lingkungan sekolah, karena hal tersebut menjadi bagian dari proses sekolah sosial yang penting. Melalui interaksi langsung dengan guru dan teman-temannya, diharapkan mereka dapat mengurangi beban trauma yang dialami sebagai penyintas bencana,” ujar Murthalamuddin dengan nada penuh perhatian.
Dinas Pendidikan Aceh juga telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran darurat yang inklusif, termasuk kebijakan yang tidak mewajibkan penggunaan seragam sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua siswa sekaligus tetap memotivasi mereka untuk hadir ke sekolah setiap hari.
Percepatan Pemulihan Sarana Pendidikan
Terkait pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, proses perbaikan meja dan kursi sekolah yang rusak ditargetkan selesai dalam waktu sekitar dua minggu ke depan. Proses perbaikan ini tidak hanya melibatkan tenaga ahli dari dinas terkait, tetapi juga bekerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang furnitur di Kabupaten Aceh Tamiang serta mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan pendidikan di Aceh.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk mempercepat proses pembersihan lumpur yang menutupi lingkungan sekolah.
Hingga saat ini, sekitar 10 unit alat berat telah difokuskan untuk bekerja di wilayah Aceh Tamiang, dengan harapan sekolah-sekolah di sana dapat segera digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar yang teratur.
Dukungan Pemerintah Pusat
Dukungan yang signifikan juga datang dari pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah turut hadir mendampingi seluruh warga satuan pendidikan di Aceh.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, secara langsung mengunjungi para penyintas bencana di Kabupaten Aceh Tamiang serta melakukan dialog yang hangat dengan para kepala sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan bantuan dana bagi setiap satuan pendidikan yang terdampak, dengan besaran masing-masing Rp10 juta untuk TK, Rp15 juta untuk Sekolah Dasar (SD), Rp20 juta untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Rp25 juta untuk SMA/SMK.
Selain bantuan dana, kementerian juga memberikan keringanan dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester bagi daerah terdampak, dengan mendorong para guru untuk melakukan penilaian berbasis nilai harian yang telah terkumpul.
Tujuannya adalah agar anak-anak tetap memiliki semangat belajar yang tinggi tanpa harus merasa tertekan oleh beban ujian formal di tengah situasi darurat yang masih mereka alami. (*)
