Banda Aceh (Waspada Aceh) – Banda Aceh menjadi ibukota Provinsi Aceh yang juga terdampak akibat langkanya elpiji. Elpiji langka, menjadi salah satu trending yang paling dibahas masyarakat yang berakibat banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kolaps bahkan tutup.
Kelangkaan gas elpiji ini bukan hanya gas melon 3 Kg yang disubsidi pemerintah, namun mendapatkan elpiji komersil seperti Bright Gas 5,5 Kg, gas biru 12 Kg maupun sejenisnya berbagai ukuran sangat sulit. Jika pun ada harganya melambung dua kali lipat.
Kisah ini, disampaikan seorang warga Banda Aceh, Iskandar, kepada Waspadaaceh.com, Senin (15/12/2025). Bagaimana dia berjuang selama 4 hari 3 malam untuk mendapatkan gas melon dan 12 KG susah, bahkan hingga hari ini memasuki hari kelima dia berjuang.
Antrian gas mengular dimana-mana. Agen elpiji bahkan menjadi tempat warga mengantri gas komersil. “Saya dapat informasi di Lambung, Meuraxa, ada mau turun gas, saya kesana antri gas melon,” katanya.
Dia bahkan sudah mengantri lebih dari 4 hari 3 malam, dengan meletakkan gas mengikuti alur antrian yang mengular sampai puluhan meter dengan pembatas sebuah tali plastik.
“Hari pertama itu, antri, saya dapat keempat paling akhir, hampir giliran saya, tapi begitu sudah tinggal sikit, warga makin rusuh serobot antrian. Harusnya saya dapat, jadi tak dapat,” uangkalnya kesal karena pangkalan gas itu hanya dapat jatah 100 tabung gas melon.
Keesokannya, dia pun ikut antrian gas komersil, 12 Kg. Namun, hal yang paling pahit pun dia rasakan, meski antri membeli gas komersil bukan gas subsidi.
“Sudah antri puluhan meter, tapi sampai sekarang, belum dapat juga. Infonya, belum masuk lagi stok gas biru dan gas pink,” ujarnya.
Kondisi serupa juga disampaikan Aji, pengusaha rumah makan di kawasan Emperom, Jaya Baru, Banda Aceh. Dia sudah tidak berjualan 6 hari lamanya, akibat tidak pernah kebagian gas komersil 12 Kg.
“Satu hari kita butuh 2 tabung. Saya punya itu 6 tabung 12 Kg kosong semua. Antri gak dapat. Pernah sekali kami dapat, harganya Rp400 ribu per satu tabung 12 Kg. Itu pakai jasa joki antri. Setelah dihemat, 2 tabung itu, hanya bertahan 2 hari. Habis itu tutup, sama sekali tidak ada lagi pasokan,” ungkapnya yang mengaku harus tutup sementara rumah makan miliknya.
Aji mengaku sampai sekarang gas apapun tidak didapatnya. Untuk bahan bakar menggunakan kayu bakar, dia tidak bisa, karena rumah makan miliknya berada di ruko dan berdempetan dengan warga.
“Tak bisa pakai kayu bakar, mengganggu tetangga. Yasudah, kita tutup sementara pak. Pekerja pun kita suruh pulang sementara,” tuturnya sembari menunduk bercerita kesedihannya.
Pemilik warkop, Andri, yang berada di kawasan Jalan Sudirman Banda Aceh, pun mengungkap hal serupa. Meski dirinya mendapatkan gas dengan harga tinggi dua kali lipat, namun tukang kue yang biasa titip dagangan di tempatnya banyak yang kolaps.
“Tukang kue tak jualan, mereka saya telfon, katanya tak bisa buat kue. Adon kue pakai listrik, listrik padam, pakai genset biaya besar, gas tidak ada. Apalagi tukang makanan dan jajanan lain yang steeling stand nya ada disini, semua tak jualan, tak ada gas,” ujarnya.
Padahal, kata dia, orang datang ke warkop meningkat drastis imbas banyak area yang listrik padam. Pelanggan umumnya menumpang cas hp, laptop maupun powerbank.
“Kita cuma bisa jual air aja. Teh, kopi dan minuman lain. Kue tak bisa kita sajikan, karena tidak ada tukang kue yang kirim kesini. Tukang makanan yang jualan disini pun tak jualan. Pelanggan naik 3 kali lipat, karena kita pakai genset, jadi pelanggan numpang cas disini,” urainya.
Kondisi listrik yang tidak stabil, gas elpiji langka berkepanjangan, menurutnya, tentu akan menjadi bom waktu membunuh UMKM secara pelan-pelan. Apalagi saat ini, jelasnya, sudah banyak yang berdampak.
“Ekonomi daerah akan mati. Perputaran uang juga sedikit. Prekonomian daerah mati, maka sama dengan membunuh nafkah untuk satu, dua bahkan tiga keluarga sekaligus. Padahal Banda Aceh, ibukota provinsi, yang tidak berdampak langsung bencana,” jelasnya.
Dia berharap kondisi ini harus diperhatikan betul dan dengan nurani oleh pemerintah pusat. Jika prekonomian daerah mati, dia khawatir kesenjangan sosial bahkan konflik sosial nantinya akan meningkat.(*)
