Banda Aceh (Waspada Aceh) – Koalisi Inklusi & Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDIS) Aceh menilai penanganan banjir bandang di Aceh belum mengutamakan kebutuhan penyandang disabilitas.
Hal itu disampaikan bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025.
Banjir akibat dampak Siklon Tropis Senyar melanda 18 kabupaten/kota dan menyebabkan lebih dari 1,45 juta warga terdampak. Banyak penyandang disabilitas disebut kehilangan alat bantu, terisolasi, dan kesulitan mengakses layanan darurat.
“HDI tahun ini jadi panggilan darurat. Penyandang disabilitas masih belum masuk prioritas respons. Kita bahkan tidak punya data lengkap lokasi dan kebutuhan mereka,” ujar Bayu Satria, Founder YouthID Foundation yang tergabung dalam Koalisi Inklusi & OPDIS Aceh Peduli Bencana, Rabu (3/12/2025).
Koalisi menilai aturan perlindungan penyandang disabilitas saat bencana sebenarnya sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025, termasuk soal evakuasi inklusif, posko pengungsian aksesibel, dan penyediaan alat bantu. Namun implementasinya dinilai masih minim.
“Regulasi kita bagus, tapi penerapannya belum maksimal,” kata Bayu.
Sejak 30 November hingga 2 Desember, Koalisi telah menggalang dana sebesar Rp 48,3 juta untuk membantu penyandang disabilitas terdampak banjir. Dana itu dialokasikan untuk alat bantu, kebutuhan harian, obat rutin, dan dukungan lainnya.
Koalisi juga melakukan pendataan independen penyandang disabilitas terdampak melalui Instagram @youthid__ guna memastikan bantuan tepat sasaran.
“Pendataan ini dibuka untuk publik agar bantuan menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” kata Erlinda Marlinda, Koordinator CYDC.
Melihat skala bencana, Koalisi mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan banjir Aceh sebagai bencana nasional. Menurut mereka, langkah itu penting untuk mempercepat mobilisasi bantuan, terutama bagi kelompok rentan.
Koalisi juga meminta pemerintah menyediakan pengungsian aksesibel, memperbaiki data terpilah, menyediakan informasi darurat yang mudah diakses, mendistribusikan bantuan spesifik disabilitas, dan melibatkan OPDIS dalam proses asesmen serta perencanaan darurat.
“Tidak ada inklusi kalau penyandang disabilitas masih berjuang sendirian di pengungsian,” tegasnya (*)
