Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Aceh, Ihsan, memastikan kondisi perberasan di Aceh berada dalam keadaan sangat baik dan tidak memerlukan impor sepanjang 2025.
Pernyataan ini disampaikan Ihsan menanggapi polemik temuan 250 ton beras impor ilegal di Sabang yang sebelumnya diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Ihsan menjelaskan, performa serapan beras Bulog Aceh terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2025, Bulog Aceh awalnya diberi target penyerapan sebanyak 54.490 ton setara beras. Target tersebut beberapa kali direvisi, hingga akhirnya ditetapkan sebesar 102.000 ton.
“Alhamdulillah, saat ini realisasi penyerapan Bulog Aceh sudah mencapai 103.000 ton, melampaui target yang ditetapkan,” kata Ihsan kepada Waspadaaceh.com, Senin (24/11/2025).
Stok Aman hingga Juni 2026
Saat ini, stok beras Bulog Aceh tercatat 83.639 ton, jumlah yang disebut cukup hingga Juni 2026. Untuk wilayah Sabang, stok yang tersedia sebanyak 409 ton dan dinilai aman hingga Februari 2026.
“Jika dibutuhkan, kita bisa menambah stok beras untuk Sabang kapan pun diperlukan. Dengan kondisi ini, pemerintah melalui Bulog pada 2025 tidak membutuhkan impor,” ujar Ihsan.
Ia menambahkan, kondisi ketersediaan beras Aceh juga diperkuat oleh stok cadangan beras nasional yang kini mencapai 3,8 juta ton.
Produksi Padi Meningkat Pesat di Aceh
Bulog Aceh juga masih melakukan penyerapan hasil panen Gadu dari sejumlah daerah sentra produksi padi, seperti Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tenggara.
Menurut Ihsan, tingginya pasokan ini menjadi bukti bahwa produksi padi Aceh meningkat pesat.
“Harga beras di tingkat konsumen juga sangat stabil dan terjangkau. Masyarakat Aceh tidak perlu khawatir,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal di Sabang. Beras tersebut diduga berasal dari Thailand dan Vietnam serta masuk tanpa izin pemerintah pusat.
“Kami terima laporan ada beras masuk di Sabang itu 250 ton, tanpa izin dari pusat,” ujar Amran, dikutip dari BeritaSatu.com, Senin (24/11/2025).
Ia menyebut telah menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Pemerintah kemudian resmi menyegel gudang tempat beras ilegal itu disimpan.
Amran juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan tanpa impor beras, sehingga ia mempertanyakan asal-usul masuknya beras ilegal tersebut. (*)
