Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, meminta Dinas Sosial Aceh memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sosial di seluruh Aceh.
Penegasan itu disampaikan saat audiensi bersama Kepala Dinas Sosial Aceh dan jajarannya di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa (18/11/2025).
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan, Wali Nanggroe menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh tata kelola program sosial serta penguatan kerja sama agar persoalan sosial dapat ditangani lebih terarah.
“Hari ini, Kepala Dinas Sosial Aceh dan anggotanya memaparkan pekerjaan serta tantangan yang dihadapi. Kita akan mereorganisasi apa yang kurang dan memperkuat agar semua berjalan baik dan tepat sasaran,” ujar Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq.
Audiensi juga membahas penerapan Satu Data Aceh, yang menjadi fondasi penanganan kesejahteraan sosial secara efektif. Dinas Sosial Aceh memaparkan sejumlah program prioritas, antara lain perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, dan penanggulangan bencana.
Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, menyatakan kesiapan pihaknya memperkuat pengelolaan data dan validasi penerima manfaat. “Kami akan melakukan validasi data agar seluruh program bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berbasis data Dinas Sosial Aceh. Pilar-pilar sosial akan digerakkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Pertemuan itu dihadiri para kepala bagian, pimpinan UPTD, serta seluruh unsur pilar sosial Aceh, termasuk TAGANA, TKSK, Karang Taruna, PSM, Pelopor Perdamaian, PKH, dan LKKS Aceh. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas elemen untuk integrasi data, percepatan respons di lapangan, dan peningkatan kualitas layanan sosial.
Salah satu agenda penting adalah finalisasi Sistem Akses Perlindungan
Sosial Aceh (ASPAS), platform digital terintegrasi dengan identitas tunggal Aceh Social ID (ASID). Sistem ini memungkinkan masyarakat mengecek bantuan sosial, mengajukan layanan, hingga memantau distribusi secara transparan.
Wali Nanggroe menegaskan penguatan sistem dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pelayanan sosial. “Satu Data menjadi landasan penanganan permasalahan sosial secara terukur, efektif, dan berpihak pada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Chaidir menambahkan, Dinas Sosial Aceh akan menindaklanjuti arahan Wali Nanggroe, termasuk pembentukan One Stop Service (OSS) sebagai pusat pelayanan sosial terpadu yang mudah diakses masyarakat. “Kami mendorong dukungan berbagai pihak agar integrasi data sosial Aceh berjalan maksimal,” kata Chaidir.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama bahwa penguatan Satu Data Aceh dan pengembangan ASPAS menjadi langkah strategis menuju transformasi pelayanan sosial Aceh yang modern, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
