Meulaboh (Waspada Aceh) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Aceh Barat, bekerja sama dengan Koalisi NGO HAM Aceh dan dukungan UNICEF, memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui penerapan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Versi 3 Manajemen Kasus.
Bimbingan teknis terkait penerapan sistem ini dilaksanakan selama dua hari, mulai 17 – 18 November 2025, di Ruang Meeting Bupati Aceh Barat.
Inisiatif ini bertujuan untuk menstandarisasi pendokumentasian dan pengelolaan kasus kekerasan secara nasional, memungkinkan identifikasi, rujukan, dan pemantauan layanan yang lebih terstruktur dan terintegrasi antar lembaga.
Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Aceh Barat, Imilda Sukma, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak. DP3A berencana melanjutkan pelatihan tingkat lanjut pada awal 2026 untuk tim UPTD PPA Aceh Barat.
“Peningkatan kapasitas SDM layanan menjadi prioritas penting dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya dalam rilis diterima Waspadaaceh.com, Rabu (19/11/2025).
Bimbingan teknis ini menghadirkan narasumber tingkat nasional, termasuk Bambang Febriandi Wibowo dan Nur Yasni dari UNICEF, serta Firdaus D. Nyak Idin, Fasilitator Nasional Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SL-PPA).
Para peserta, yang terdiri dari berbagai unsur seperti UPTD PPA, kepolisian, pekerja sosial, konselor, Kader SAPA 129, perwakilan UPTD PPA dari daerah lain, perangkat gampong, dan mitra layanan, dilatih dalam penggunaan aplikasi dan penerapan prinsip manajemen kasus.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari mandat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengimplementasikan SIMFONI PPA v.3 di seluruh daerah, dengan fokus pada data kekerasan yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. UNICEF memberikan dukungan teknis, termasuk pendampingan penerapan sistem dan fasilitasi koordinasi lintas sektor.
Diharapkan, dengan penguatan kapasitas ini, Aceh Barat dapat mengoperasionalkan SIMFONI PPA v.3 secara optimal dan meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan, memastikan setiap kasus ditangani dengan cepat, tepat, dan berorientasi pada keselamatan korban. (*)
