“Selain KEK Arun, kita punya pelabuhan di Langsa, Lhokseumawe, Krueng Geukuh, Ulee Lheue, dan Krueng Raya, yang bisa menjadi sumber pendapatan baru jika PEMA mampu mengelolanya secara profesional”
–– Wakil Ketua II DPRA, Ali Basrah —
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terus mendorong PT Pembangunan Aceh (PEMA) agar lebih fokus dalam menggarap sektor-sektor unggulan yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua II DPRA, Ali Basrah, mengatakan salah satu hal yang sedang dilakukan oleh PT PEMA untuk meningkatkan PAD yaitu melakukan komunikasi dan pendekatan untuk bisa mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Sektor tersebut dianggap memiliki prospek besar terhadap peningkatan PAD.
“Sekarang PEMA sedang berusaha supaya kawasan KEK Arun bisa dikelola oleh PEMA. Ini sedang proses komunikasi dan pendekatan. Kalau ini bisa, tentu akan memberikan dampak besar bagi PAD Aceh,” katanya.
Selain KEK Arun, pemanfaatan pelabuhan untuk ekspor-impor hasil bumi Aceh juga dinilai sangat menjanjikan untuk dikelola melalui anak perusahaan PEMA.
“Kita punya pelabuhan di Langsa, Lhokseumawe, Krueng Geukuh, Ulee Lheue, dan Krueng Raya. Ini bisa menjadi sumber pendapatan baru jika PEMA mampu mengelolanya secara profesional,” tambahnya.
Menurutnya jika pelabuhan-pelabuhan ini dimanfaatkan, pengiriman barang tidak perlu lagi melalui Pelabuhan Belawan, Medan.
Selain mengoptimalkan potensi dalam negeri, PEMA juga mulai menjajaki peluang kerja sama dengan investor luar negeri, termasuk dari Cina dan Penang (Malaysia). Namun, Ali Basrah mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti sebatas pembicaraan tanpa hasil konkret.
“Kita support langkah penjajakan ke luar negeri, tapi jangan sekadar cakap-cakap. Banyak potensi di depan mata yang belum tergarap. Jangan sampai sibuk ke luar, tapi yang dekat diabaikan,” ujarnya mengingatkan.
Kerja sama dengan Penang, kata dia, dengan dibukanya jalur pelayaran langsung dari Aceh, maka hasil bumi, perikanan, peternakan, dan produk UMKM Aceh bisa diekspor lebih cepat dengan biaya yang lebih murah.
Terkait dukungan politik dan kebijakan, Ali Basrah menegaskan bahwa DPRA siap memberikan dukungan regulasi dan alokasi anggaran yang relevan untuk memperkuat kinerja PEMA.
“Kalau ada regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat kerja PEMA, kita siap dukung. Begitu juga soal anggaran, asalkan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRA akan memberikan ruang dan waktu kepada jajaran direksi baru PEMA untuk bekerja dan menunjukkan hasil.
“Kita kasih kesempatan dulu kepada direksi baru untuk membenahi manajemen dan memperluas usaha. Tapi tentu tetap dalam pengawasan kita,” tutup Ali Basrah.
Realisasi PAD Masih 40 Persen
Meski mendukung langkah strategis tersebut, DPRA tetap menyoroti kinerja keuangan PT PEMA yang dinilai belum maksimal dalam merealisasikan target PAD tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, realisasi PAD dari PEMA baru mencapai sekitar 40 persen dari target Rp90 miliar.
“Kalau kita lihat dari target PAD, realisasi sampai sekarang baru sekitar 40 persen. Artinya 60 persen lagi sampai 31 Desember nampaknya tidak bisa terpenuhi,” jelas Ali Basrah.
Kondisi ini, kata dia, dipengaruhi oleh kinerja anak perusahaan PEMA yang sebagian besar belum produktif. Dari lima anak perusahaan yang ada, hanya satu yang tergolong sehat, dua masih dalam proses pembenahan, dan dua lainnya sudah tidak beroperasi (pailit).
Sebagai bentuk pengawasan, DPRA baru-baru ini meminta manajemen PEMA memberikan laporan detail terkait kondisi seluruh anak perusahaan.
“Kita minta dijelaskan satu per satu. Jangan kita terus menagih target PAD, sementara perusahaan itu sudah mati. Harus ada penjelasan resmi dari PEMA bahwa dua perusahaan itu memang sudah tidak bisa diselamatkan,” tegasnya. (**)
