Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar (UTU) yang juga Ketua Satu Aceh Initiative, Cut Asmaul Husna, mengapresiasi langkah Partai Golkar yang menunjuk Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T. sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI.
Menurutnya, keputusan itu menjadi langkah positif dalam mendorong peningkatan representasi perempuan di jabatan strategis politik nasional.
“Apresiasi kami kepada Partai Golkar atas penetapan perempuan sebagai sekretaris fraksi. Semoga ke depan keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya sebatas jargon atau affirmative action, tetapi benar-benar diberikan peran dan ruang strategis,” kata Cut Asmaul Husna dalam keterangannya, Selasa (12/11/2025).
Ia menjelaskan, pelibatan perempuan di dunia politik memiliki dampak besar terhadap pembangunan manusia, terutama dalam mempersempit kesenjangan sosial, meningkatkan partisipasi kerja perempuan, serta mengurangi angka kemiskinan.
“Perempuan memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap isu kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas. Persoalan kekerasan, perdagangan manusia, dan putus sekolah masih banyak terjadi dan membutuhkan perhatian serius,” ujarnya.
Cut Asmaul juga menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Ia menilai kolaborasi lintas pihak, termasuk partisipasi perempuan dan anak, menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif.
“Sudah saatnya semua pihak melihat keterlibatan perempuan bukan sekadar bentuk emansipasi, tetapi strategi memanfaatkan potensi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui surat keputusan terbaru menetapkan perubahan susunan kepengurusan Fraksi Partai Golkar DPR RI. Dalam struktur baru tersebut, M. Sarmuji menjabat Ketua Fraksi, Sari Yuliati sebagai Sekretaris, dan Puteri Anetta Komarudin sebagai Bendahara.
Keputusan ini dinilai sebagai sinyal kuat keterbukaan Partai Golkar terhadap peningkatan peran perempuan di parlemen dan proses pengambilan kebijakan nasional. (*)
