Banda Aceh (Waspada Aceh) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh akan membuka perekrutan petugas Sensus Ekonomi 2026 pada Februari tahun depan.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, dalam kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat yang berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (11/11/2025).
“Bahwa tahun depan kita akan mengadakan Sensus Ekonomi 2026. Namanya sensus berarti seluruh kegiatan usaha akan didata. Petugas akan turun dari rumah ke rumah, dari bangunan ke bangunan, untuk mencatat siapa yang tinggal di sana dan apakah ada kegiatan usaha,” jelas Tasdik.
Ia mengatakan, hasil dari Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya akan menggambarkan kondisi perekonomian di Aceh, tetapi juga digunakan untuk memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS).
“Data ini menjadi satu data yang digunakan untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia,” tambahnya.
Tasdik berharap masyarakat dapat menerima dengan baik para petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Ia juga meminta dukungan media massa untuk membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Tasdik menjelaskan bahwa proses rekrutmen petugas sensus akan dilakukan pada Februari 2026. Namun untuk jumlah petugasnya belum bisa dipastikan.
Yang pasti kata Tasdik, perekrutannya berbeda dengan perekrutan mitra statistik yang sedang berlangsung saat ini. Menurutnya, perekrutan mitra statistik yang kini dibuka oleh berbagai BPS kabupaten/kota di Aceh adalah untuk kegiatan rutin tahunan, seperti Survei Angkatan Kerja Nasional, survei harga inflasi, serta survei nilai tukar petani.
Ia menambahkan, untuk kegiatan sensus ekonomi, perekrutan petugas hanya akan dilakukan oleh BPS kabupaten/kota.
“Di tingkat provinsi kami hanya sebagai koordinator. Jadi perekrutan tidak dilakukan di provinsi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bagi perencanaan pembangunan di daerah.
“Melalui hasil sensus inilah pemerintah daerah dapat merancang pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Karena itu, seluruh masyarakat, terutama pelaku usaha, harus mendukung pelaksanaan sensus ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan di lapangan tidak mudah, sebab tidak semua perusahaan besar bersedia menerima petugas sensus. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang masif oleh BPS agar masyarakat dan pelaku usaha memahami bahwa sensus ekonomi ini adalah amanah undang-undang.
“Hasilnya akan menjadi dasar bagi berbagai program pembangunan pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat pusat,” tutupnya. (*)
