Tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, apalagi jika dilakukan oleh seorang pejabat publik.
Kasus tindakan tak pantas yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, terhadap seorang karyawan Dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah mencoreng wajah pemerintahan daerah.
Tindakan emosional dan arogansi yang dipertontonkan oleh seorang pejabat publik adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Di saat masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang bijaksana dan menjadi panutan, justru perilaku yang dipertontonkan jauh panggang dari api. Mengoyak keteladanan.
Insiden pemukulan yang terjadi pada Kamis (30/10/2025) itu bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga masalah etika dan moralitas seorang pemimpin. Wabup, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, justru melakukan tindakan yang mencerminkan ketidakmampuan dalam mengendalikan diri.
Pengakuan atas perbuatan tersebut, meski disertai permintaan maaf, tidak serta merta menghapus luka yang telah tergores di hati masyarakat.
Sebagai seorang pejabat publik, Wabup Hasan Basri seharusnya menyadari bahwa setiap tindakan dan perkataannya akan menjadi sorotan. Jabatan yang diemban adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sikap arogan dan emosional tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak citra pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat.
Tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, apalagi jika dilakukan oleh seorang pejabat publik. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum harus memproses kasus ini secara profesional dan transparan, tanpa terpengaruh oleh jabatan atau posisi pelaku.
Memang, penegakan hukum saja tidak cukup. Kasus ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemimpin daerah untuk melakukan introspeksi diri. Etika kepemimpinan harus menjadi perhatian utama.
Pemimpin harus senantiasa menjaga sikap, ucapan, dan tindakan agar tidak menyakiti hati masyarakat.
Permintaan maaf yang telah disampaikan oleh Wabup Hasan Basri adalah langkah awal yang baik. Namun, lebih dari itu, ia harus membuktikan komitmennya untuk berubah dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Masyarakat akan terus mengawasi dan menilai setiap tindakannya di kemudian hari.
Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat. Kita harus lebih selektif dalam memilih pemimpin. Jangan hanya terpukau oleh janji-janji manis, tetapi lihatlah rekam jejak dan karakter calon pemimpin.
Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memberikan teladan, bukan mereka yang hanya pandai beretorika dan justru mengoyak keteladanan itu sendiri..
Pidie Jaya membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, bukan pemimpin yang justru menimbulkan masalah. Mari kita jadikan kasus ini sebagai momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih, transparan, humanis dan akuntabel. (*)
.
