Banda Aceh (Waspada Aceh) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menyebut pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 bukan sekadar agenda statistik rutin, melainkan momentum penting untuk menata ulang arah kebijakan ekonomi daerah berbasis data yang akurat dan partisipatif.
Hal itu disampaikan Penjabat Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bertema “Meuseuraya Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk Aceh Sejahtera, Indonesia Maju” di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa, (28/10/2025).
“Ekonomi adalah jantung negara. Sekecil apa pun usaha, semuanya berdenyut bersama menghidupkan nadi perekonomian bangsa, kami ingin data Sensus Ekonomi nanti benar-benar menggambarkan denyut itu kondisi ekonomi Aceh yang sesungguhnya,”kata Tasdik.
Sensus Ekonomi 2026 akan digelar pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026, mencakup seluruh pelaku usaha, dari warung kecil di pelosok hingga korporasi besar.
Bagi BPS, tantangan terbesar bukan pada teknis pendataan, melainkan pada trust kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus. Tanpa kejujuran dan partisipasi aktif dari pelaku usaha, data yang terkumpul tak akan menggambarkan realitas ekonomi secara utuh.
“Kita ingin memastikan bahwa hasil sensus benar-benar bisa jadi dasar kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat,” ujar Tasdik.
BPS menilai, data yang valid akan membantu pemerintah memahami sektor mana yang tumbuh, mana yang tertinggal, serta bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap pelaku usaha lokal.
Ketergantungan Ekonomi Aceh Masih Tinggi
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh yang juga Plh Kepala Bappeda Aceh, Dr. Zulkifli, menyebut hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi Aceh.
Ia mengakui, hingga kini 76 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) masih bergantung pada dana transfer dari pusat, sedangkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) baru sekitar 24 persen.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat, kemandirian ekonomi Aceh harus tumbuh dari dalam, dan sensus ini akan membantu kita memahami di mana kekuatan serta kelemahannya,” kata Zulkifli.
Zulkifli menyebut, dari 18 isu strategis dalam RPJMA 2025–2029, sektor ekonomi dan UMKM menjadi prioritas. Data BPS menunjukkan, dari 624.500 unit usaha di Aceh, 99,66 persen merupakan usaha mikro, sementara usaha kecil dan menengah baru 0,34 persen.
Pemerintah menargetkan peningkatan proporsi usaha kecil-menengah menjadi 0,5 persen pada 2025, dan terus naik hingga dua kali lipat pada 2029.
UMKM Masih Terjebak di Skala Mikro
Masalah klasik UMKM Aceh masih sama: produk belum kompetitif, akses bahan baku terbatas, permodalan sulit, dan informasi pasar minim.
“Banyak UMKM yang jalan di tempat karena tidak punya jembatan ke pasar yang lebih luas, perlu perubahan paradigma, dari sekadar bertahan menjadi tumbuh. Itu butuh pelatihan, sertifikasi, kemitraan, dan pembiayaan yang kolaboratif,” jelasnya.
Pemerintah Aceh, kata dia, berencana mendorong integrasi pendanaan lintas sektor, termasuk optimalisasi dana CSR dan belanja pemerintah daerah untuk penguatan UMKM.
Pelaku usaha lokal juga menaruh harapan besar pada sensus ekonomi. Salah satunya Syaridin, pengusaha kopi legendaris yang akrab disapa Cek Din dari Solong Coffee.
“Kalau datanya benar, pemerintah bisa tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan pelaku usaha di lapangan, Kami siap membantu, asal jangan cuma didata tapi juga didengar,” kata Cek Din.
Cek Din menilai, banyak kebijakan ekonomi sering tidak menyentuh realitas di akar rumput karena basis datanya tidak akurat. Sensus kali ini, katanya, bisa jadi jembatan antara “warung kopi dan meja kebijakan”.
BPS Aceh berharap sensus ekonomi yang digelar tahun depan menjadi bagian dari gerakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Mari kita bergerak bersama. Data hari ini akan menentukan arah ekonomi Aceh di masa depan,” ujarnya. (*)
