Banda Aceh (Waspada Aceh) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan penyerahan uang hasil korupsi terkait Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13,2 triliun kepada negara.
Penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Dana tersebut berasal dari hasil sitaan perkara korupsi CPO dan diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Total dana yang telah diterima mencapai Rp13.255.244.538.149 atau sekitar Rp13,2 triliun. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 bahkan tampak memenuhi sisi ruangan acara tersebut.
Dalam perkara ini, tiga korporasi besar dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar uang pengganti berdasarkan amar putusan kasasi Mahkamah Agung.
PT Wilmar Group dihukum membayar Rp11.880.351.801.176,11. PT Musim Mas dihukum membayar Rp4.890.938.943.794,08. Permata Hijau Group juga termasuk korporasi yang disita uangnya.
Hingga saat ini, PT Musim Mas telah menyerahkan Rp1.188.461.774.662,2 kepada Kejaksaan Agung.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung dan seluruh pihak yang telah bekerja keras melawan korupsi.
Menurutnya, uang Rp13,2 triliun memiliki dampak besar apabila digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Dengan Rp13,2 triliun ini, kita bisa memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah,” ujarnya.
Ia mencontohkan program pembangunan kampung nelayan yang saat ini dijalankan pemerintah. Satu kampung nelayan membutuhkan anggaran sekitar Rp22 miliar dengan fasilitas modern.
“Sejak 80 tahun Indonesia merdeka, kampung nelayan tidak pernah diperhatikan. Sekarang kami bangun. Sampai akhir 2026, rencananya 1.100 desa nelayan akan kita dirikan,” kata Prabowo.
Jika menggunakan Rp13 triliun, jumlah kampung nelayan yang bisa dibangun mencapai 600 desa.
“Satu kampung nelayan ada 2.000 kepala keluarga. Jika dihitung dengan istri dan tiga anak, sekitar 5.000 jiwa. Kalau dibangun 1.000 desa, berarti 5 juta rakyat Indonesia bisa hidup layak,” jelasnya.
“Ini saya ibaratkan arti uang yang nyaris hilang,” tegas Presiden. (*)
