Banda Aceh (Waspada Aceh) – Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. A Rani Usman, menilai dukungan terhadap Palestina tidak bisa hanya bergantung pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, meski PBB sering disebut sebagai lembaga penentu perdamaian dunia, kenyataannya organisasi itu tidak berdaya menghadapi konflik Palestina–Israel.
“PBB tidak punya kekuatan besar. Semua tergantung pada hak veto lima negara: Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Jadi meskipun lebih dari seratus negara mendukung Palestina, tanpa keberanian melawan dominasi blok Barat, keputusan itu tidak pernah jalan,” kata Rani Usman, dosen Komunikasi Internasional dan Isu-Isu Global, kepada Waspadaaceh.com di Banda Aceh, Rabu, (1/10/2025)
Menurutnya, situasi ini menuntut negara-negara dunia, terutama di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, untuk lebih berani mengambil sikap. Diplomasi global, kata dia, menjadi kunci utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Harus ada keberanian negara-negara untuk melawan dominasi blok Barat. Kalau hanya mengandalkan PBB, hasilnya tidak ada,” tegasnya.
Rani mengingatkan, Indonesia sejak era Soekarno sudah menegaskan sikap menolak segala bentuk penjajahan.
Konsistensi itu terlihat nyata hingga kini, baik melalui diplomasi internasional maupun bantuan kemanusiaan.
“Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tidak ada kedutaan Israel di Jakarta, tapi ada kedutaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga sudah mengirim bantuan, membangun rumah sakit di Gaza, hingga mengirim tenaga medis,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyoroti faktor sejarah yang membuat Barat sulit mengakui Palestina. “Setelah Perang Dunia II, orang Yahudi yang terusir dari Eropa ditempatkan Inggris di Palestina. Sejak itu, ada ikatan politik dan kepentingan besar Barat terhadap Israel,” jelasnya.
Meski begitu, Rani percaya diplomasi yang dilakukan negara-negara besar seperti Indonesia, Rusia, Cina, dan Iran dapat memberi pengaruh signifikan. “Kalau blok Timur berani bersuara, ditambah negara-negara mayoritas muslim, itu bisa menjadi penyeimbang dominasi Barat. Harapan Palestina ada di sana,” kata Rani Usman.
Sebelumnya, sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Malta menyatakan akan bergabung dengan lebih dari 145 negara anggota PBB yang telah mengakui Palestina. Pada 9 September lalu, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi solusi dua negara dengan dukungan 142 suara, 10 menolak, dan 12 abstain.
Namun, terlepas dari mayoritas dukungan itu, kedaulatan penuh dan keanggotaan penuh Palestina di PBB masih jauh dari jangkauan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menegaskan tidak akan pernah ada negara Palestina.
Pengakuan kenegaraan Palestina, menurut para pengamat, bukan sekadar pernyataan politik, melainkan langkah penting yang memberi kedudukan hukum dalam sistem internasional serta memperkuat posisi Palestina di forum global. (*)
