Banda Aceh (Waspada Aceh) – Direktur Yayasan Bantuan Hukum Anak (YBHA) Peutuah Mandiri, Rudy Bastian, menyebut masih banyak masyarakat di Aceh yang kesulitan mencari keadilan, khususnya di wilayah pedesaan.
Kondisi ini mendorong pihaknya bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa.
“Banyak warga menghadapi persoalan hukum, baik kasus kekerasan, sengketa keluarga, maupun pidana dan perdata, tapi tidak tahu kemana harus meminta bantuan. Keterbatasan advokat, rendahnya literasi hukum, serta faktor kemiskinan membuat akses mereka ke keadilan sangat terbatas. Posbakum desa menjadi solusi mendesak,” kata Rudy dalam audiensi dengan Kanwil Kemenkumham Aceh, di Banda Aceh, Jumat (29/8/2025).
Menurut Rudy, kehadiran Posbakum desa sangat penting agar masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak, bisa memperoleh pendampingan hukum sejak awal. Selama ini, kata dia, YBHA Peutuah Mandiri sudah melatih 75 paralegal komunitas di Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Utara untuk mendukung layanan bantuan hukum di desa.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh menyambut baik gagasan tersebut.
Ia menjelaskan, pembentukan Posbakum desa sejalan dengan nota kesepahaman (MoU) bersama Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). “Ke depan kita berharap ada anggaran khusus bagi petugas Posbakum desa,” katanya.
YBHA dan Kanwil Kemenkumham Aceh sepakat berkolaborasi mempercepat pembentukan Posbakum desa. Dengan begitu, akses keadilan di Aceh dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, bukan hanya yang tinggal di kota, ujar Rudy. (*)
