Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta pemerintah pusat lebih fokus memperkuat perdamaian Aceh dan menuntaskan butir-butir MoU Helsinki yang belum rampung. Baginya, setelah dua dekade tanpa konflik, tantangan terbesar Aceh saat ini adalah keluar dari jerat kemiskinan dan pengangguran.
“Hanya 30–35 persen butir kesepahaman yang sudah selesai. Kewenangan-kewenangan lainnya harus segera dirampungkan bersama CMI dan para perunding, dengan sama-sama menemui petinggi pemerintah pusat,” kata Mualem saat peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh di Balai Meuseuraya Aceh, Jumat (15/8/2025).
Mualem menegaskan, perdamaian Aceh adalah salah satu yang paling awet di dunia karena diterima dengan penuh keikhlasan. “Kita tidak menuntut lagi kemerdekaan. Tapi yang kita harapkan itu satu, janji-janji perjanjian damai dipenuhi,” ujarnya.
Ia menilai, momentum dua dekade perdamaian harus menjadi titik tolak untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh.
Menurutnya, pengangguran dan kemiskinan adalah masalah yang harus segera diatasi agar semangat perdamaian benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat.
“Kita sudah berusaha sekecil apa pun untuk menekan pengangguran dan kemiskinan di Aceh sesuai visi kami. Menciptakan pekerjaan untuk semua. Saat ini, Saat ini, kami tengah menggaet investor luar dan pembangunan beberapa pabrik sudah terjalin beberapa bulan terakhir,” ungkapnya.
Sejak MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005, Aceh telah meraih sejumlah capaian seperti otonomi khusus, pembentukan partai politik lokal, hingga rehabilitasi wilayah pascakonflik.
Namun, Mualem mengingatkan bahwa penyelesaian tanah eks kombatan, pemberian kewenangan penuh di sektor tertentu, dan percepatan pembangunan ekonomi harus menjadi prioritas bersama pemerintah pusat. (*)
