Banda Aceh (Waspada Aceh) – Komitmen percepatan elektrifikasi di Aceh terungkap dalam Forum Koordinasi Percepatan Rasio Desa Berlistrik (RDB) yang digelar oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh bersama para pemangku kepentingan pada awal Juli 2025.
Forum ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan langkah dan komitmen seluruh elemen daerah untuk mewujudkan 100% dusun berlistrik pada tahun 2027.
Forum tersebut dihadiri oleh Forkopimda, para Bupati, Wakajati, hingga Wakil Gubernur Aceh.
Semuanya, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya PLN dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah-wilayah terluar, termasuk daerah yang secara geografis menantang dan sulit diakses.
General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, menegaskan bahwa komitmen ini bukan sekadar rencana teknis, tetapi bagian dari misi menghadirkan keadilan energi hingga ke pelosok.
“Kami tidak hanya mengalirkan listrik, tetapi membuka akses pada kehidupan yang lebih layak dan produktif. Kolaborasi menjadi kunci, dan melalui forum ini kami telah menyatukan semangat bersama seluruh stakeholder untuk menuntaskan amanah ini,” ujar Mundhakir, Selasa (15/7/2025), kepada wartawan.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen forum tersebut, PLN UID Aceh menyusun roadmap elektrifikasi dengan sasaran pembangunan di 39 cluster yang mencakup 749 calon pelanggan di dusun-dusun belum berlistrik, melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Manager UP2K (Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan) Provinsi Aceh, Muliadi, menjelaskan bahwa implementasi program ini memerlukan koordinasi yang solid antara PLN dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
“Kami di UP2K siap menjadi ujung tombak dalam eksekusi proyek-proyek elektrifikasi ini. Setiap dusun yang belum berlistrik adalah prioritas kami, dan kami akan memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan standar kualitas terbaik serta tepat waktu,” ungkap Muliadi.
Muliadi juga menambahkan bahwa tantangan geografis Aceh yang sangat beragam, memerlukan pendekatan teknis yang adaptif dan inovatif.
Selain pendekatan teknis, PLN juga mengandalkan peta geospasial berbasis GIS untuk memetakan dusun-dusun yang belum berlistrik, seperti Buntul Saraine (Bener Meriah), Perabis (Aceh Singkil), dan Pucok Lala (Pidie).
Apalagi, kata Muliadi, sebagian besar masuk dalam kategori wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), dengan akses yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 3 jam dari pusat kabupaten.
Langkah ini pun mendapat dukungan penuh dari Dinas ESDM Provinsi Aceh, yang menilai program ini sejalan dengan misi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Akses listrik adalah hak dasar, bukan lagi kemewahan. Kami akan mendampingi dan mendukung proses implementasinya agar masyarakat di dusun-dusun terpencil juga merasakan manfaatnya,” ujar Kepala Dinas ESDM Aceh, Taufik, menambahkan.
Dengan target 100% dusun berlistrik pada 2027, PLN berharap inisiatif ini dapat menjadi pendorong keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Aceh.
“Tidak ada medan yang terlalu berat jika niat kita untuk menerangi negeri, insyaallah ini akan menjadi amal jariyah bagi kita semua,” tutup Mundhakir. (*)
