Banda Aceh (Waspada Aceh) – Belum genap sebulan menjabat sebagai Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, langsung menunjukkan langkah strategisnya di panggung nasional.
Dalam jamuan makan malam resmi bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BPH RI), KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, Jumat (16/5/2025) malam di Meuligoe Gubernur, Mualem menyuarakan sejumlah usulan penting demi kepentingan jemaah haji dan umrah Aceh.
Didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah dan Plt Sekda M. Nasir, Mualem mengajukan tiga poin krusial: penambahan kuota haji untuk Aceh, pembiayaan petugas haji melalui APBN, serta pembukaan penerbangan langsung umrah dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang.
“Kami mohon perhatian pusat agar menambah kuota haji untuk Aceh, mengingat masa tunggu yang sangat panjang. Selain itu, pembiayaan petugas haji sebaiknya ditanggung oleh APBN, agar APBA bisa lebih fokus untuk sektor lain. Dan terakhir, kami siap membuka penerbangan langsung umrah dari SIM. Fasilitas kami sudah sangat layak,” ujar Mualem.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem ingin tampil proaktif dan tak hanya menunggu bola dari pusat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPH RI KH. Irfan Yusuf Hasyim menyampaikan apresiasi atas sambutan dan inisiatif yang ditunjukkan Pemerintah Aceh. Ia mengaku pihaknya terbuka terhadap usulan penambahan kuota, bahkan berencana menambah 500 kuota haji untuk Aceh ke depan.
“Saya sangat menghargai semangat Aceh. Ini menjadi masukan penting bagi kami. Untuk soal pembiayaan petugas haji melalui APBN, itu memang di luar kewenangan kami, namun kami akan sampaikan kepada pihak terkait,” ujar KH. Irfan.
Sementara terkait rencana penerbangan umrah langsung dari Aceh, BPH RI menyambut positif dan akan berkoordinasi lintas kementerian untuk mengkaji lebih lanjut.
“Kunjungan ini sangat bermakna. Aceh punya sejarah panjang dan kontribusi besar dalam penyelenggaraan haji. Bahkan para ulama Aceh dahulu telah berpikir jauh ke depan tentang bagaimana dana haji bisa bermanfaat bagi umat,” ujarnya.
Modal Diplomasi dari Tanah Rencong
Langkah cepat Mualem dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk diplomasi kultural berbasis kebutuhan masyarakat Aceh. Di tengah polemik nasional soal transparansi dana haji dan birokrasi ibadah, suara Aceh ingin didengar bukan hanya karena sejarah panjangnya, tapi juga karena kesiapan infrastrukturnya.
Jamuan makan malam ini turut dihadiri jajaran Kemenag Aceh, Pemko Banda Aceh, dan sejumlah Kepala SKPA.
Mualem berharap silaturahmi ini menjadi pintu masuk kerja sama yang lebih konkret demi pelayanan ibadah yang lebih berkualitas dan berpihak kepada rakyat. (*)
