Banda Aceh (Waspada Aceh) – PT Pembangunan Aceh (PEMA) mengambil langkah strategis untuk mengubah potensi hutan dan lahan kritis di Aceh menjadi sumber ekonomi baru lewat pengembangan kredit karbon.
Proyek ini mengedepankan konsep “tanpa menebang satu pohon pun”, sejalan dengan visi ekonomi hijau dan pemberdayaan masyarakat adat.
Direktur Komersial PT PEMA, Faisal Ilyas, mengatakan lebih dari 100 ribu hektare lahan di Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Timur ditetapkan sebagai wilayah prioritas.
Program ini akan mengusung pendekatan Nature-Based Solutions (NBS), yakni perlindungan, pengelolaan berkelanjutan, dan rehabilitasi ekosistem untuk mendukung keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bagian dari inisiatif ekonomi hijau Aceh yang mengedepankan restorasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat adat serta desa,” kata Faisal, dalam rilis diterima waspadaaceh.com, Jumat (15/5/2025).
Kolaborasi dengan Teknologi Global
Dalam implementasinya, PEMA menggandeng Sagint, perusahaan teknologi berbasis Arab Saudi dan Amerika Serikat, untuk memastikan validasi, registrasi, dan pemantauan stok karbon dilakukan secara real-time.
Teknologi berbasis AI, data geospasial, dan uji biomassa lapangan akan mendukung sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) berbasis bukti.
“Kolaborasi ini menjadikan Aceh salah satu pionir di Indonesia dalam pemanfaatan teknologi canggih untuk sektor karbon,” ujar Faisal.
Potensi Ekonomi Miliaran Dolar
Dengan asumsi konservatif serapan karbon 10 ton CO₂ per hektare per tahun, proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 1 juta ton CO₂e setiap tahunnya. Nilainya berpotensi mencapai USD 100–200 juta per tahun, bergantung pada harga karbon global.
Namun Faisal menegaskan, proyek ini bukan semata-mata soal bisnis karbon. Lebih dari itu, program ini menjadi pintu masuk untuk transformasi tata kelola hutan berbasis masyarakat, termasuk pemetaan legal dan sosial atas hutan adat, hutan desa, hutan lindung, dan lahan gambut.
“Tujuan kami adalah menjadikan hutan sebagai aset strategis yang bernilai ekonomi tanpa menebang satu pohon pun,” tegas Faisal.
Proyek ini sejalan dengan upaya memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan skema berbasis masyarakat, manfaat ekonomi dari kredit karbon diharapkan dirasakan langsung oleh warga desa dan komunitas adat yang selama ini menjadi penjaga hutan.
Aceh, yang dikenal sebagai provinsi dengan tutupan hutan terbesar di Sumatera, kini berpeluang menjadi contoh pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau di Indonesia. (*)
