Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam aksi damai menggelar unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Selasa (14/1/2025).
Dalam aksi tersebut, para honorer menyuarakan tuntutan agar pemerintah Aceh mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu.
Berdasarkan pantauan, massa aksi membawa berbagai alat peraga kampanye yang berisi kritikan terhadap kebijakan pemerintah Aceh. Salah satu poster yang mencolok bertuliskan, “Pak Prabowo selamatkan kami, P3K penuh waktu. P3K penuh yes, P3K paruh no.”
Koordinator Lapangan (Korlap), Mursal Mardani, dalam orasinya menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi namun tidak lulus seleksi P3K tahap pertama.
“Kami hanya ingin satu, angkat kami jadi P3K penuh waktu,” ujar Mursal di hadapan anggota DPRA.
Kemudian, mereka juga meinta Pemerintah Aceh memprioritaskan tenaga honorer yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, khususnya bagi mereka yang berusia lanjut dan memiliki masa kerja hingga belasan tahun.
Kemudian, meminta agar realisasi formasi sesuai kualifikasi pendidikan yang terdata di database BKN, berdasarkan instansi masing-masing tenaga honorer.
Massa juga meminta penambahan kuota formasi bagi tenaga honorer non-ASN yang terdata dalam kategori R2 dan R3, agar seluruhnya dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2025.
Terakhir, mereka meminta kepastian hukum dari Pemerintah Aceh terkait pengangkatan tenaga honorer non-ASN yang terdata dalam database BKN menjadi P3K penuh waktu.
Selain menyampaikan beberapa tuntutan di atas, sejumlah honorer yang mengikuti aksi mengungkapkan kekecewaan atas kurangnya perhatian dari pemerintah. Mereka menyoroti nasib tenaga honorer yang telah mengabdi hingga 17 tahun namun masih belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
Karena itu, para demonstran berharap pemerintah Aceh dan DPRA segera merespons tuntutan mereka untuk memastikan kejelasan nasib tenaga honorer di Aceh.
Setelah aksi di DPRA, massa selanjutnya bergerak ke Kantor Gubernur Aceh untuk menyampaikan poin tuntutan mereka kepada Pemerintah Aceh. (*)
