Banda Aceh (Waspada Aceh) – Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) V yang digelar oleh Balai Syura Ureueng Inong Aceh (BSUIA) pada 29-31 Oktober 2024 di Asrama Haji, Banda Aceh, melahirkan lima rekomendasi strategis untuk memperkuat peran
perempuan dalam pembangunan Aceh.
Forum tertinggi BSUIA ini mengonsolidasikan pandangan perempuan dari seluruh wilayah di Aceh, mereka berkumpul untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka terkait pembangunan dalam lima tahun ke depan.
DPIA V ini juga menghasilkan pembaruan susunan presidium BSUIA, yang terdiri dari dua pengurus lama (Amrina Habibi dan Dr. Rasyidah) serta tiga pengurus baru, yaitu Asmawati, Rukyah Hanum, dan Ani Darliyani. Selanjutnya, mereka akan melakukan musyawarah untuk menentukan ketua presidium.
Presidium Dr. Rasyidah menyampaikan lima rekomendasi utama yang dirumuskan dalam forum tersebut. “Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan Aceh,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (31/10/2024).
Lima Rekomendasi Strategis DPIA V:
1. Penguatan Agensi dan Sumber Daya Perempuan : Mendorong tanggung jawab pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif.
2. Peran dalam Perdamaian Berkelanjutan : Meningkatkan peran perempuan dalam menjaga perdamaian yang adil, transformatif, dan inklusif di Aceh.
3. Kepemimpinan Perempuan: Mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan serta memastikan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan.
4. Mitigasi Bencana: Memastikan perempuan memiliki peran signifikan dalam mitigasi bencana dan penanganan krisis di Aceh.
5. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan: Memperkuat sumber daya dan agensi perempuan dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan.
Rasyidah menyampaikan bahwa rekomendasi ini akan diarahkan untuk mendukung rencana pembangunan jangka panjang Aceh. Mereka berkomitmen memperkuat arah dan kebijakan Balai Syura sebagai ‘rumah besar’ gerakan perempuan Aceh dalam mengawal rekomendasi DPIA V.
Selain itu, BSUIA menegaskan pentingnya keberlanjutan program lima tahun sebelumnya dengan penyesuaian pada kondisi politik dan sosial terkini di Aceh, termasuk hasil Pilkada mendatang.
BSUIA juga menyampaikan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan perempuan di Aceh, termasuk memastikan keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik mendatang.
Dukungan BSUIA terhadap politisi perempuan pun ditegaskan tanpa afiliasi politik, melainkan sebagai dorongan bagi mereka yang berkomitmen memperjuangkan isu-isu perempuan.
Beberapa calon kepala daerah bahkan telah meminta masukan BSUIA mengenai isu perempuan dan anak.
“Kami akan terus mengawal proses politik untuk memastikan isu-isu perempuan terakomodasi dalam visi-misi calon kepala daerah,” tutur Amrina Habibi, salah satu presidium terpilih.
Dengan komitmen kuat untuk terus mengawal rekomendasi DPIA V, BSUIA berharap perempuan Aceh semakin berdaya dalam mendukung pembangunan. (*)
