Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh mendorong petani perkebunan kelapa sawit rakyat untuk mempercepat proses sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Hal ini disampaikan Sekretaris Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, dalam Focus Group Discussion (FGD) digelar Jurnalis Ekonomi Aceh bertajuk “Menyukat tantangan dan Peluang Hilirisasi Sawit di Aceh” di Banda Aceh, Jumat (11/10/2024).
Azanuddin menjelaskan, saat ini di Aceh terdapat sekitar 263 ribu hektare perkebunan sawit rakyat dan sekitar 220 ribu hektare milik perusahaan melalui hak guna usaha (HGU). Namun, dari total area perkebunan sawit rakyat, hanya sekitar 2.000 hektare yang telah tersertifikasi ISPO, setara dengan 0,75 persen dari keseluruhan area.
“Ini menjadi perhatian serius mengingat lebih dari 800 ribu petani mengandalkan hidup dari industri ini,” ujarnya.
Sertifikasi ISPO dianggap penting sebagai bukti bahwa industri perkebunan sawit di Indonesia berkomitmen terhadap lingkungan, administrasi yang baik, serta ketenagakerjaan yang tertib.
“Kewajiban sertifikasi ISPO bagi perkebunan rakyat dan perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020,” tambahnya.
Lebih lanjut, Azanuddin juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi petani.
Ia berharap anak-anak Aceh bisa memperoleh beasiswa di bidang pertanian, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri sawit di daerah tersebut.
“Kami berharap pemerintah dapat mempercepat proses sertifikasi ISPO dan mempermudah regulasi untuk mendukung petani sawit di Aceh agar industri ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat,”kata Azanuddin. (*)
