Banda Aceh (Waspada Aceh) – Media memegang peranan penting dalam mempromosikan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Banda Aceh, diperlukan strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan tersebut.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Aceh Institut, Muazzinah dalam diskusi yang berlangsung di Sekretariat Komparatif.id, Jeulingke, Banda Aceh, pada Kamis (3/8/2024).
Selama ini, peliputan tentang KTR lebih banyak berfokus pada kegiatan sosialisasi dan aksi penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, harapannya adalah agar konten yang dihasilkan tidak hanya sebatas dokumentasi kegiatan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap media dan lingkungan.
“Peran media sangat penting dalam memperkuat kebijakan KTR yang diatur dalam Qanun Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016,” jelasnya.
Menurut Muazzinah, meskipun regulasi tentang KTR sudah ada, tantangan utama saat ini adalah implementasi yang belum maksimal.
Beberapa kendala yang dihadapi meliputi kurangnya komitmen dari pemerintah dan pemahaman masyarakat yang masih rendah.
Bisma Yadhi Pura, Manager Riset Aceh Institut, menjelaskan pentingnya mencari format konten yang efektif mengenai KTR.
“Fenomena merokok masih sering ditemui di banyak kafe tertutup, meskipun sudah ada larangan,” jelasnya.
Meski banyak berita tentang bahaya merokok telah dipublikasikan, dampaknya terhadap perilaku masyarakat masih belum terlihat signifikan.
Pada kesempatan yang sama, Pemimpin Media Komparatif.id, Muhajir Juli, menjelaskan strategi media dalam menyampaikan kebijakan KTR.
Ia menekankan bahwa media sering kali menerapkan teori cermin dalam menjalankan tugas jurnalistik, sehingga pembaca di Aceh jarang melihat perspektif dari orang lain. Untuk itu, penting bagi media untuk menjaga integritas konten yang disampaikan.
“Apa yang kita tulis harus memiliki energi untuk mempengaruhi. Kampanye yang kita lakukan bukan sekadar sosialisasi qanun atau edukasi, tetapi harus menyentuh sisi human interest agar publik tergerak,” jelasnya.
Kampanye tentang kawasan tanpa rokok perlu dilakukan secara konsisten dan berbasis data dari para ahli untuk menunjukkan dampak buruk merokok.
“Namun, tantangan yang dihadapi saat ini kurangnya update data oleh pemerintah,” jelasnya. (*)
