“Peringatan Hari Anak merupakan momen bersama lintas sektor, lintas organisasi, termasuk peran penting keluarga”
– Kepala DPPPA Aceh Meutia Juliana, S.STP, M.Si –
Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 di Provinsi Aceh berlangsung meriah di Blang Padang, Banda Aceh, pada Minggu (11/8/2024).
Kegiatan bertajuk “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
Ratusan anak-anak dengan busana dominan merah putih turut memeriahkan peringatan ini, menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang akan datang. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan acara, termasuk partisipasi Forum Anak dari seluruh kabupaten/kota di Aceh yang mengisi 17 sudut permainan tradisional.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, Meutia Juliana, dalam sambutannya menekankan pentingnya implementasi Konvensi Hak Anak melalui undang-undang perlindungan anak.
“Peringatan Hari Anak ini merupakan momen bersama lintas sektor, lintas organisasi, termasuk peran penting keluarga. Anak-anak, terutama mereka yang masuk dalam kelompok rentan, harus diperjuangkan hak-haknya,” ujar Meutia.
Meutia juga menyampaikan peringatan ini menjadi prinsip kolaboratif dalam penguatan peran dan fungsi Forum Anak Tanah Rencong. Ia berterima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung acara ini, termasuk sponsor yang menyediakan booth layanan dan doorprize untuk memeriahkan kegiatan.
Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, dan Bupati Aceh Besar, Muhammaf Iswanto.
Pada kesempatan tersebut, juga dibacakan “Suara Anak Nasional” tingkat Provinsi Aceh 2024, sebuah seruan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan partisipasi anak yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dalam sambutannya menekankan tema HAN tahun ini, “Anak Terlindungi, Indonesia Maju,” memiliki makna yang sangat dalam.
Sebagai orang tua, kita wajib melindungi amanah Allah, yaitu anak-anak kita. Hak-hak anak harus dipenuhi dengan sempurna, termasuk anak-anak yang kehilangan orang tua dan mereka yang berada dalam kelompok rentan,” tegas Bustami.
Bustami juga mengingatkan pentingnya sinergi dalam upaya pencegahan stunting, optimalisasi fasilitas ramah anak, serta layanan kesehatan yang mendukung akses anak-anak, termasuk mereka yang disabilitas.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kekurangan dalam pemenuhan haknya,” tambahnya.
Bustami menegaskan anak-anak bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga agen perubahan. “Anak-anak harus menjadi pelopor dan pelapor, terutama dalam tiga topik utama: kesehatan, kesiapan fisik, dan kepedulian terhadap lingkungan,” tutupnya.
Selain itu, dalam acara ini juga diberikan bantuan langsung kepada anak-anak kelompok rentan oleh Dinas Sosial Aceh, serta pembagian bibit tanaman sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
Peringatan Hari Anak Nasional di Aceh tahun ini menjadi simbol pentingnya sinergi semua pihak dalam memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus Aceh.
Enggan Melapor
Sementara itu dalam wawancara dengan media ini, Riswati, Direktur Flower Aceh, mengatakan, banyak anak yang merasa takut melaporkan kasus kekerasan karena dianggap aib, sehingga kasus-kasus tersebut sering ditutupi.
Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan efek jera, dan korban terus bertambah. Riswati menekankan perlunya pemulihan psikologis yang komprehensif bagi para korban.
Riswati juga menyoroti pentingnya penyadaran tentang hak kesehatan reproduksi dan seksual, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Upaya ini bisa dilakukan dengan memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan KTPA (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) berbasis komunitas dan lembaga pendidikan, serta meningkatkan kesadaran kritis masyarakat.
Riswati menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga layanan KTPA agar dapat menjangkau hingga ke tingkat desa.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan implementasi dan pengawasan kebijakan perlindungan perempuan dan anak berjalan secara efektif. Optimalisasi kerja sama lintas sektor dan multipihak dalam pencegahan serta penanganan KTPA di Aceh sangat diperlukan.
“Penting untuk memperkuat fungsi keluarga, terutama dalam hal agama, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan dan pengasuhan, ekonomi, serta budaya dan lingkungan,” ujar Riswati, dalam.wawancara dengan media ini beberapa saat lalu.
Riswati juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Selain itu, ia menyatakan perlunya memastikan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam perencanaan pembangunan di Aceh di semua tingkatan. (*)
