Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin mengikuti evaluasi kinerja triwulan ketiga kepemimpinannya (Januari-Maret) di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Senin, (29/4/2024).
Di hadapan para inspektur pusat, Amiruddin mengatakan evaluasi kinerja ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana program-program yang telah diimplementasikan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan kota.
Menurutnya, triwulan ketiga pemerintahannya, merupakan masa yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan peluang untuk kemajuan dan perbaikan.“Kami telah bersama-sama bekerja keras dalam menghadapi berbagai dinamika yang mewarnai kehidupan masyarakat Banda Aceh.”
Selanjutnya, dia menjabarkan 10 aspek/indikator prioritas dalam evaluasi kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh, yaitu Aspek Kesehatan, Stunting, Layanan Publik, Kemiskinan Ekstrem, Inflasi, BUMD, Penyerapan Anggaran, Pelayanan Perizinan, Kegiatan Unggulan dan Pengangguran.
“Saya menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Evaluasi ini menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan langkah-langkah strategis ke depan.”
Pada kesempatan itu, Amiruddin turut memaparkan kesiapan Banda Aceh sebagai saah satu tuan rumah PON Aceh-Sumut 2024. “Dalam menyongsong pelaksanaan PON, kami terus berbenah diri dalam pembangunan infrastruktur kota dan memperbaiki fasilitas pelayanan publik.”
Total estimasi anggaran yang disiapkan Pemko Banda Aceh mencapai Rp 37,4 miliar.“Anggaran ini difokuskan untuk embangunan gedung rawat inap, pemeliharaan gedung olahraga, dan pemeliharaan jalan-jalan menuju lokasi venue,” ujarnya.
“Untuk kenyamanan dan menunjang profesionalisme para olahragawan, Pemko Banda Aceh sedang merehap lima venue untuk cabang olahraga Layar, Sepakbola Putra, Tenis, Rugby, dan Menembak,” ujarnya lagi.
Dalam hal sosialisasi PON Aceh-Sumut 2024, pihaknya pun terus melakukan sosialisasi dengan berbagai cara dan program, di antaranya mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh tentang Imbauan Sosialisasi Penggunaan Logo, Tagline, dan Maskot PON XXI Aceh-Sumut 2024, serta sosialisasi melalui media masa dan talk show di media elektronik.
“Kemudian untuk menjamu peserta dan suporter PON Aceh-Sumut tahun 2024, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyediakan sarana dan prasarana kepariwisataan, di antaranya, 96 hotel/penginapan, 273 rumah makan, dan 43 Objek wisata,” ujarnya.
Pj Wali Kota pada kegiatan tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra Bahtiar, Asisten Administrasi Umum Faisal, Inspektur Inspektorat Ritasari Pujiastuti, serta beberapa kepala OPD Banda Aceh terkait.
Evaluasi Kinerja Triwulan II Dapat Apresiasi dari Kemendagri
Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin mengikuti evaluasi kinerja penjabat kepala daerah di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI, Jakarta, Rabu, (17/1/2024). Kali ini, Amiruddin memaparkan capaian kinerja triwulan kedua kepemimpinannya (Oktober-Desember 2023) di hadapan tim penilai Inspektorat Jenderal Kemendagri.
Turut mendampingi Pj Wali Kota pada kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra Setdako Banda Aceh Bachtiar, Asisten Administrasi Umum Faisal, Kepala Inspektorat Rita Pujiastuti, dan sejumlah Kepala OPD terkait.
Secara umum, ada 10 aspek/indikator prioritas dalam evaluasi kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh untuk triwulan kedua, yaitu aspek kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan penanganan pengangguran.
“Triwulan ini merupakan masa yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan peluang untuk kemajuan dan perbaikan. Kami telah bersama-sama bekerja keras dalam menghadapi berbagai dinamika yang mewarnai kehidupan masyarakat Banda Aceh,” ujarnya di hadapan tim penilai.
Pada aspek inflasi, sebut Amiruddin, Pemko Banda Aceh telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. “Pada Desember 2023, angka inflasi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 1,5 persen year on year (yoy).”
Adapun upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. “Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi ke depan, kami akan terus menjaga sembilan langkah pengendalian inflasi daerah.”
Terkait BUMD, ia menyampaikan bahwa tidak ada BUMD yang dikategorikan sebagai tidak sehat di Banda Aceh. “Sebaliknya, Banda Aceh memiliki dua BUMD yang berkinerja sangat baik, yaitu Perusahaan Air Minum (Perumdam) Tirta Daroy dan Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muammalah.”
Mengenai indikator perizinan, katanya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penanganan perizinan di Banda Aceh. “Sebanyak 1.057 izin telah berhasil diterbitkan. Kita juga berhasil menyelesaikan 10.491 perizinan pada 2023. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan perizinan di Banda Aceh.”
Pemaparan kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh menuai banyak apresiasi dari tim evaluator. Salah satunya terkait kinerja keuangan. Kemendagri mengapresiasi kinerja keuangan Pemko Banda Aceh, baik mandatory spending yang semua tercapai maupun realisasi belanja yang mencapai 97%. Sementara untuk nasional masih di kisaran 87%.
Apresiasi juga diberikan tim penilai Inspektorat Jenderal Kemendagri karena lpj Pj Wali Kota Banda Aceh untuk triwulan kedua hampir sempurna, meliputi 10 indikator prioritas, tiga kegiatan unggulan, pengelolaan TPA dengan baik, reformasi birokrasi sudah baik, dan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK-RI juga sangat baik dengan nilai 96,2.(Adv)
