Kutacane (Waspada Aceh)- Ribuan perangkat desa bersama kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Tenggara, menggelar demo atau aksi unjuk rasa di Gedung DPRK, Selasa (21/2/2023).
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar Pemkab setempat secepatnya membayarkan siltap (penghasilan tetap) atau tunjangan lelah pada Desember 2022. Kemudian, massa juga menolak penurunan siltap tahun 2023 dan meminta Pemkab harus menjalankan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 tahun 2019.
Di samping itu, mereka juga mendesak Pemkab mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang alokasi dana kute 2023.
Ketua APDESI Aceh Tenggara, Nawi Sekedang didampingi Koordinator Aksi, Suharto, mengatakan kedatangan ribuan perangkat desa untuk mencari keadilan dan menuntut hak-hak mereka yang sampai saat ini belum ada kepastian dari Pemkab Agara.
“Apabila tuntutan kami tidak dikabulkan maka akan kami lakukan boikot dan menyerahkan stempel pemerintahan desa kepada Pemkab hari ini juga,” tegas Nawi Sekedang dalam orasinya.
Dia melanjutkan, untuk menyakinkan agar tuntutan mereka diakomodir maka mereka meminta agar Pj Bupati segera dihadirkan dihadapan massa. Pihaknya ingin menyampaikan keluhannya secara langsung di hadapan Pj Bupati Agara.
“Apabila Pemkab tidak merespon hal ini, maka kami akan menduduki gedung dewan ini sampai sore hari dan akan melakukan unjuk rasa lagi dengan membawa massa lebih banyak,” ancamnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Deni Febrian Roza didampingi Wakil Ketua, Jamudin Selian, mengajak para pengunjuk rasa untuk masuk ke ruangan DPRK untuk melakukan mediasi dengan pihak eksekutif terkait beberapa tuntutan yang disampaikan.
Deni Febrian Roza juga berjanji kepada perangkat desa akan membantu dalam menyelesaikan persoalan yang melanda perangkat desa dan kepala desa di Bumi Sepakat Segenap itu. (*)
