Banda Aceh (Waspada Aceh) – Hanya kelembagaan Wali Nanggroe, Partai Lokal dan alokasi dana otsus yang sudah dijalankan, dari banyak hal yang disepakati dalam proses perdamaian Aceh, yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, atau 13 tahun lalu.
“Sementara masalah bendera, dan lainnya belum dituntaskan, termasuk persoalan reintrasi,” kata Azhari Cage, mantan kombatan kepada Waspadaaceh.com, Selasa (13/11/2018) di Banda Aceh.
Dia menuding pemerintah pusat belum serius menuntaskan proses reintegrasi damai di Aceh, terutama terkait dengan penyediaan hak ekonomi para mantan kombatan. Salah satu bentuk ketidakseriusan tersebut, ujarnya, adalah persoalan penyediaan lahan bagi para mantan kombatan dan juga pemulihan ekonomi.
Azhari menegaskan, kendala besar dalam proses reintegrasi adalah ketersediaan anggaran, dan ini menjadi persoalan klasik yang tak kunjung diselesaikan pemerintah pusat.
Ketersediaan anggaran yang minim yang bersumber dari APBA, semestinya dapat ditalangi pemerintah pusat, dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN. Tapi faktanya hal itu tidak terjadi, kata Azhari.
“Pengelolaan dana untuk proses reintegrasi para mantan kombatan, semestinya tidak terikat pada mekansime dan aturan yang merepotkan. Sebab proses reintegrasi ini sifatnya pengecualian,” lanjut Azhari.
Azhari mengaku sedih dan miris melihat masih begitu banyak korban konflik yang belum tertangani dengan baik, terutama para mantan kombatan, yang masih belum mendapatkan penghidupan yang layak.
“Rekan-rekan saya yang dahulu, saat ini masih bekerja serabutan. Ada yang jadi kuli bangunan, menggarap sawah orang, dan lainnya. inikan sangat menyedihkan,” ungkapnya.
Ke depan, dia berharap, persoalan reintegrasi ini, terutama pada pemulihan ekonomi para mantan kombatan, dilakukan secara komprehensif dan simultan. Melalui pendekatan kelembagaan, anggaran, dan juga pendidikan, tambahnya.
Dia mengakui, saat ini memang terdapat lembaga yang namanya Badan Reintegrasi Aceh (BRA), yang secara tugas pokok dan fungsi menangani masalah dan persoalan pemulihan ekonomi para mantan kombatan. Tapi keberadaan lembaga itu tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada, sebab tidak ada ketersediaan anggaran.
“BRA tidak punya dana, mestinya APBN bisa masuk untuk membantu program di lembaga itu,” katanya.
Persoalan minimnya anggaran untuk program reintegrasi para mantan kombatan di Aceh, terutama untuk pemulihan ekonomi, pendidikan dan penyediaan infrastruktur perumahan, juga diakui oleh Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), M Yunus.
Kepada Waspadaaceh.com, dia mengeluhkan anggaran yang nyaris tidak ada di lembaga yang dipimpinnya.
“Sudah dua tahun ini, anggaran BRA hanya Rp18 miliar, dan itu hanya cukup untuk gaji, dan operasional kantor,” ungkapnya.
Padahal, ujarnya, dari data yang dimiliki pihaknya, masih banyak sekali para mantan kombatan yang belum tersentuh. Setiap tahunnya, proposal bantuan ekonomi menumpuk di kantornya tanpa bisa disetujui, sebab kendala anggaran.
Bahkan, jelas Yunus, dari 100 persen persoalan reintegrasi Aceh, baru 20 persen masalah yang sudah ditangani, dan sisanya ini menjadi pekerjaan berat untuk bisa dituntaskan tanpa dukungan dana.
M.Yunus menyebutkan, BRA sendiri telah mengusulkan agar DPR Aceh, menyediakan porsi anggaran sebesar 5 persen dari dana otsus yang dikucurkan untuk provinsi ini setiap tahunnya. Bagaimanapun, perolehan dana otsus untuk negeri berjuluk Serambi Mekkah itu tidak terlepas dari perjuangan para mantan kombatan GAM.
“Saya sudah usulkan untuk program reintegrasi disediakan anggaran 5 persen dari dana otsus,” jelasnya.
Tapi, lagi lagi usulan pihaknya ini belum mendapatkan respon yang positif dari kelembagaan DPR Aceh, sebab hanya didukung oleh Fraksi PA (Partai Aceh).
“Harapan kami, usulan ini dapat diterima untuk direalisasikan, agar proses reintegrasi dapat dituntaskan,” terangnya. (cho
