Kutacane (Waspada Aceh) – Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan dukungan dan menyambut hangat langkah positif yang ditempuh beberapa tokoh abupaten dan kota di Aceh, terkait tuntutan lahirnya provinsi baru, Aceh Leuser Antara (ALA) .
Mencuatnya kembali tuntutan pemekaran provinsi baru di wilayah tengah, tenggara dan bagian ujung selatan Aceh itu, di tengah tudingan tak meratanya “kue” pembangunan dan ketimpangan yang terjadi antara daerah pesisir timur dan utara dengan wilayah tengah dan ujung selatan Provinsi Aceh.
Andri Wulandika, Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Agara, M.Syafi, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Dwiki Adifta Putra Sinaga, Ketua Pengurus Cabang Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (PC SAPMA PP) Aceh Tenggara, tergabung dalam wadah Kumpulan Mahasiswa Aceh Tenggara (Kumat) mengatakan mendukung penuh tuntutan lahirnya Provinsi ALA.
Selain lapangan kerja dan kesempatan kerja yang semakin sempit, kumpulan mahasiswa Aceh Tenggara juga menilai, tuntutan keberadaan provinsi baru juga dipengaruhi aspek ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah serta keutuhan wilayah.
“Pasti kami sangat mendukung penuh dan menginginkan lahirnya calon provinsi baru Aceh Leuser Antara tersebut. Karena itu, apa yang dicetuskan dan digelorakan kembali berdirinya Provinsi ALA, karena itu untuk masa depan kami. Masa depan pelajar, mahasiswa dan para alumni universitas dan sekolah tinggi yang ada di bumi sepakat segenep Aceh Tenggara,” ujar Andri Wulandika.
Pendapatan yang sama disampaikan Rudi Tarigan, salah seorang aktivis di Aceh Tenggara. Menurut Rudi, Provinsi Aceh Lesuer Antara (ALA) merupakan kebutuhan warga di 6 kabupaten/kota yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Itu merupakan solusi pertama dari sekian banyak solusi yang ada untuk pembangunan, kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil.
Rudi menambahkan, kendati dirinya mendukung penuh tuntutan lahirnya Provinsi ALA, namun aktivis muda tersebut berharap para tokoh dan pimpinan di 6 kabupaten/kota calon Provinsi ALA, serius berjuang mendukung terwujudya ALA.
Terpisah, Ketua Harian Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara Aceh Tenggara (KP3 ALA) Tenggara, Nawi Sekedang, kepada Waspadaaceh.com, Sabtu (26/9/2020) menambahkan, ALA merupakan harga mati yang tak bia ditawar-tawar lagi dan merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat Aceh Tenggara dan masyarakat di 5 kabupaten/kota lainnya di Aceh.
Tuntutan lahirnya Provinsi ALA yang mekar dari Provinsi Aceh tersebut, merupakan hal yang wajar. Apalagi selama ini porsi anggaran dan kue pembangunan untuk Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Gayo Lues, Bener Meriah dan Kota Subulussalam, sangat jauh berbeda dengan wilayah Aceh pesisir.
“Padahal total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat melalui berbagai sumber ke Pemprov Aceh itu sangat besar jumlahnya. Bahkan hampir mencapai ratusan triliun rupiah sampai saat ini. Namun faktanya angka kemiskinan dan mutu pendidikan, terutama di wilayah Aceh yang menuntut provinsi baru itu masih terbilang rendah,” kata Nawi.
Hal tersebut, kata dia, diperparah lagi dengan kebijakan diskriminatif dengan pembatalan sejumlah proyek multiyears di wailayah pedalaman Aceh. Padahal proyek jalan tembus yang menghubungkan pedalaman Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan kota Subuluusalam dengan wilayah pesisir, sangat dibutuhkan.
Disinggung mengenai tudingan dari elit poliitk di provinsi dan Aceh pesisir, munculnya tuntutan lahirnya Provinsi ALA karena kepentingan elit politik di daerah, Nawi menepis tudingan tersebut.
Bahkan dia balik menuding jika rumor negatif tersebut sengaja dihembuskan elit politik di Provinsi Aceh yang tak pernah merasa puas dengan melimpah ruahnya dana pembangunan yang masuk ke Aceh serta rasa tak pernah puas dengan kekuasaan yang begitu besar selama ini. (Ali Amran)
