Medan– “Mungkin ini ya, NGO boleh menerima CSR atau bantuan dari pemerintah dan dari perusahaan. Tetapi Walhi memiliki integritas dan larangan untuk menerima bantuan tersebut,” kata Dana Prima Tarigan, Direktur Walhi Sumatera Utara di Medan, Selasa malam (27/8/2019).
Dana Tarigan mengungkapkan itu ketika dia ditanya wartawan atas tanggapannya terkait pendatanganan kerjasama antara PanEco–sebuah LSM lingkungan asal Swiss, dengan PT. NSHE dalam pelestarian Orangutan dan ekosistem Batangtoru.
Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Sumut, setelah PanEco sebagai mitra koalisi besarnya dalam aktifitas lingkungan telah menjalin MoU dengan PT NSHE, Walhi akan tetap berjuang sendiri, kata Direktur Walhi Sumut itu didampingi Tim Penasehat Hukum Walhi, Padian Adi, dalam acara diskusi media di Medan, Selasa (27/8/2019).
PT NSHE (North Sumatera Hydro Energy) adalah perusahaan yang membangun proyek energi baru terbarukan (EBT), yakni PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Batangtoru, yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini dilaporkan sebagai pembangkit listrik ramah lingkungan, dan mampu menghemat devisa negara mencapai sekitar Rp6 triliun setiap tahun.
“Bagi kita sebenarnya tidak masalah. Karena memang kita pernah menjadi mitra koalisi besar dalam aktifitas lingkungan. Itu mungkin bagian dari program mereka (PanEco) juga,” ujarnya.
Kata Dana, Walhi sejak awal memang komit untuk terus berjuang dalam persoalan lingkungan. Di tengah perjalanan, pihaknya membutuhkan bantuan tenaga ahli peneliti Orangutan, dan disitu lah PanEco mulai bergabung.
Sejak saat itu, ujarnya, Walhi bersama PanEco melakukan aktifitasnya dalam sebuah koalisi kemitraan besar. Dana menegaskan sebagai organisasi, punya kebijakan berbeda dengan yayasan atau NGO seperti PanEco.
NGO boleh menerima CSR (Corporate Social Responsibility) atau bantuan dari pemerintah dan dari perusahaan. Sedangkan Walhi, kata Dana, punya kebijakan yang berbeda. (sulaiman achmad)
