Banda Aceh (Waspada Aceh) – Bahrul Ulum bersama Raja Inal Manurung, kuasa hukum Mohd Rizki Ramadhan yang juga Ketua DPRK Nagan Raya dan terlapor khalwat meminta polemik terkait perkara dugaan khalwat yang melibatkan kliennya tidak terus berkembang menjadi perang pernyataan di ruang publik.
“Kami menegaskan penyelesaian perkara harus berlandaskan proses hukum, bukan opini yang dibangun melalui pemberitaan maupun media sosial,” kata Bahrul Ulum di Banda Aceh, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi pemberitaan mengenai sikap Haji Midi yang menolak perdamaian dan meminta Ketua DPRK Nagan Raya diproses hukum.
Mereka menilai penolakan penyelesaian secara damai merupakan hak pihak pelapor, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kliennya bersalah.
“Dalam negara hukum, penentuan bersalah atau tidaknya seseorang harus melalui proses peradilan berdasarkan alat bukti yang sah. Saat ini perkara masih berada dalam tahap penyidikan,” demikian penegasan mereka.
Bahrul Ulum dan Raja Inal Manurung juga meluruskan bahwa gagalnya mediasi bukan karena Mohd Rizki Ramadhan menutup pintu penyelesaian.
Menurut mereka, terdapat permintaan tertulis yang berada di luar substansi laporan polisi mengenai dugaan khalwat. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena dinilai tidak mempunyai dasar hukum.
Kuasa hukum juga mengingatkan bahwa proses mediasi memiliki sifat kerahasiaan sehingga substansinya tidak semestinya dijadikan konsumsi publik.
Mereka selanjutnya meminta agar isu dugaan KDRT dan perselingkuhan lama tidak kembali diangkat untuk membentuk persepsi masyarakat.
Kedua persoalan tersebut disebut belum dibuktikan melalui proses pengadilan dan tidak berkaitan langsung dengan unsur Pasal 23 Qanun Jinayat yang disangkakan.
Pihak terlapor memastikan tetap kooperatif menghadapi penyidikan serta akan menyampaikan pembelaan melalui mekanisme hukum.
“Kami tidak ingin terlibat dalam perang narasi. Pembuktian harus dilakukan di forum hukum, bukan melalui pernyataan yang berpotensi menggiring opini masyarakat,” tegas Bahrul Ulum.
Sementara itu, Mohd Rizki Ramadhan menyatakan selaku Ketua DPRK Nagan Raya dirinya tidak menolak diperiksa. Namun, ia menolak diperiksa dengan cara yang tidak adil.
“Saya dipanggil BKD saat saya sedang menjalankan tugas dinas di Jakarta. Saya sudah minta penundaan yang patut, tapi tetap dipaksakan,” kata dia.
Sekarang Wakil Ketua BKD Cut Man, lanjut Mohd Rizki Ramadhan, mengajak masyarakat untuk hadir ke sidang paripurna. Namun, itu bukan penegakan etik, itu mobilisasi untuk menjatuhkan ketua.
“Saya tahu polanya. Dan saya tahu siapa yang akan diuntungkan kalau saya diberhentikan besok,” ketus Mohd Rizki Ramadhan.
Mohd Rizki Ramadhan menegaskan menantang BKD untuk bersikap independen. Serta menantang Pimpinan DPRK untuk menunda paripurna sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Saya tidak akan tunduk pada proses yang sudah diatur hasilnya,” pungkas Mohd Rizki Ramadhan. (*)



