Sesuai Renduk PRRP Sumatera 2026–2028, pembangunan hunian tetap tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyelesaian, melainkan juga harus memenuhi prinsip Build Back Better, Safer and Sustainable, membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
Gayo Lues (Waspada Aceh) – Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, SH, MH, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Lues, Kamis (22/10/2026), untuk meninjau langsung progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan penanganan kerusakan pascabencana di wilayah tersebut. Koordinator Wilayah Aceh II Satgas PRR Pascabencana Sumatera itu didampingi oleh tim pendamping, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, Irwansyah, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Gayo Lues, Jakaria ST.
Rombongan pertama kali mengunjungi lokasi pembangunan Huntap (hunian tetap) di Gayo 2, Desa Remukut Tetinggi, Kecamatan Pantan, yang dikerjakan oleh PT. Citra Prasasti Konsorindo. Di hadapan warga, Dr. Guslin menyampaikan harapan sekaligus jaminan penyelesaian pembangunan.
“Kepada seluruh warga yang menantikan hunian baru ini, saya mohon kesabaran dan kepercayaannya. Insyaallah, pembangunan Huntap ini akan siap ditempati paling lambat pada bulan Desember 2026,” ujarnya dengan nada meyakinkan.
Setelah meninjau lokasi di Desa Remukut Tetinggi, rombongan melanjutkan perjalanan ke dua lokasi penanganan kerusakan terparah, yaitu di KM 30 Desa Pers Pungke dan kawasan Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung. Di kawasan ini, tercatat jalur longsor sepanjang sekitar 300 meter dengan ketinggian tebing mencapai 100 meter. Penanganan di lokasi strategis ini dilaksanakan oleh PT. HK.
Warga Sampaikan Apresiasi dan Catatan Penting
Di tengah semangat pemulihan, warga menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus menyampaikan catatan yang perlu perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Mahmud, mantan Kepala Desa Remukut Tetinggi, menyampaikan perasaan mewakili masyarakat setempat saat ditemui awak media.
“Kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Sejak musibah banjir bandang melanda, bantuan terus mengalir kepada kami, mulai dari Sambako, Dana Tak Terduga, Dana Tunggu, Hunian Sementara, hingga kini pembangunan Hunian Tetap di lokasi Gayo 2 ini,” ungkap Mahmud dengan semangat.
Mahmud juga menyampaikan keresahan yang mendasar. “Satu hal yang membuat kami belum terlalu yakin bangunan ini bisa siap sepenuhnya pada Desember 2026. Pasalnya, hingga saat ini hanya satu unit ekskavator yang beroperasi di lokasi. Rasanya belum memadai untuk mengejar target waktu. Kami berharap pelaksana dapat menambah satu unit alat berat lagi agar pekerjaan berjalan lebih cepat dan target dapat tercapai tepat waktu,” jelasnya.
Selain keterbatasan alat berat, persoalan lain yang belum terselesaikan adalah penggantian kerugian lahan. Mahmud meminta perhatian serius pemerintah daerah atas hal ini.
“Pemerintah daerah hingga saat ini belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada beberapa pemilik lahan Huntap. Hal ini berpotensi menghambat kelancaran pembangunan ke depannya. Melalui media, kami mohon agar persoalan ini segera diselesaikan, agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari,” harapnya.
Tampak kesibukan para pelaksana proyek Hunian Tetap (Huntap) saat kunjungan Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, SH, MH, dan rombongan ke salah satu desa di Kabupaten Gayo Lues, Kamis (22/10/2026). (Foto: Tim Media Satgas PRR)
Sinergi Antar Pihak Kunci Keberhasilan
Pembangunan Huntap di kawasan Gayo Lues merupakan bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang lebih luas di Provinsi Aceh. Sesuai Rencana Induk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk Satgas PRR) Pascabencana Sumatera 2026–2028, pembangunan hunian tetap tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyelesaian, melainkan juga harus memenuhi prinsip Build Back Better, Safer and Sustainable, membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup kualitas bangunan, keamanan lokasi dari risiko bencana, ketersediaan infrastruktur dasar, serta akses masyarakat terhadap fasilitas penunjang kehidupan.
Menurut Mendagri sekaligus Kepala Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran pemulihan pascabencana di wilayah terdampak di Aceh sebesar Rp58,973 triliun. Dana tersebut disiapkan untuk mendukung percepatan pemulihan di 19 kabupaten/kota terdampak selama periode 2026–2028, dengan prioritas utama pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur dasar, serta pemulihan mata pencaharian masyarakat. Dana tersebut disiapkan untuk mendukung percepatan pemulihan di 19 kabupaten/kota terdampak selama periode 2026–2028.
Kunjungan Brigjen Guslin dan rombongan menjadi bukti nyata bahwa perhatian pemerintah terhadap wilayah pedalaman terus berjalan. Namun, kelancaran pembangunan di Gayo 2 dan lokasi lainnya sangat bergantung pada penyelesaian persoalan di lapangan, mulai dari penambahan peralatan kerja hingga penyelesaian masalah lahan. (*)
